Selain Abdul Gafur Mas'ud, Ini Deretan Kepala Daerah di Kalimantan Timur yang Pernah Berurusan dengan KPK

Baca Juga: Ini Alasan KPK Perpanjang Penahanan Mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno

“KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kaltim, yaitu Bupati Penajam Paser Utara beserta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK," kata Firli.

Sementara Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan penangkapan Abdul Gafur Mas'ud dan kawan-kawan terkait dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi.

Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu.

Abdul Gafur Mas’ud bukanlah kepala daerah pertama di Kalimantan Timur yang berurusan dengan KPK. Sederet pejabat lain, dari bupati hingga wali kota, bahkan sudah dijatuhi vonis.

Syaukani HR

Syaukani HR, Bupati Kutai Kartanegara saat itu, dijadikan tersangka korupsi penyalahgunaan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai Kartanegara, dana pembangunan bandara, dan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Sepanjang 2001-2005, dana perangsang yang disalahgunakan berjumlah Rp93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman 2,5 tahun untuknya. Keputusan itu dikuatkan pengadilan tingkat banding.

Tapi di tingkat kasasi, Syaukani dijatuhi hukuman lebih berat, menjadi 6 tahun. Selain itu, dia juga diwajibkan membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara.