• Senin, 23 Mei 2022

Miris, Karyawan Pinjol Ilegal di Kawasan Elit PIK 2 Bekerja Seminggu Tanpa Libur

- Kamis, 27 Januari 2022 | 08:52 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko yang menjadi kantor pinjaman online (Pinjol) ilegal  di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Barat, Rabu (26/1) malam WIB.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko yang menjadi kantor pinjaman online (Pinjol) ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Barat, Rabu (26/1) malam WIB.

INILAHKORAN, Bandung - Jajaran Polda Metro Jaya mengamankan total 99 pekerja perusahan pinjaman online (pinjol) ilegal di kawasan elit Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta Utara, Rabu 26 Januari 2022. Puluhan pekerja itu harus bekerja tanpa hari libur atau seminggu penuh

"Kegiatan yang dilakukan pinjol di tempat ini, ini tiada henti dalam satu minggu. Mereka beroperasi terus setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 7 malam," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, di PIK 2, Jakarta Utara, Rabu 26 Januari 2022 malam.

Puluhan karyawan itu menangani 14 aplikasi pinjol ilegal dengan jobdesknya masing-masing. Pertama sebanyak 48 orang bertugas sebagai tim reminderan atau pengingat tagihan nasabah. Mereka mengingatkan nasabah dua hari sebelum jatuh tempo melalui media komunikasi yang tersedia untuk segara membayar cicilan sebelum batas tempo.

"Sisanya sebanyak 50 orang bertugas mengingatkan atas keterlambatan para nasabah," kata Zulpan.

Menurut Zulpan para operator pinjol ilegal itu melakukan penagihan kepada nasabahnya dengan cara-cara yang melanggar hukum. Karena itu, seluruh karyawan dan manajer pinjol ilegal selanjutnya akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

"Di antaranya adalah pengancaman, kemudian mengunggah hal-hal yang bisa menurunkan harkat martabat derajat dari peminjam dan sebagainya," papar Zulpan

Zulpan menilai prusahaan pinjol tersebut ilegal karena tidak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maka segala kegiatannya melanggar ketentuan hukum. Kemudian atas perbuatannya, para karyawan ini dipersangkakan melanggar Undang-Undang ITE dan Pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.***

Editor: Rinda Suherlina

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X