Beri Tanggapan Soal JHT yang Bisa Cair di Usia 56 Tahun, Instagram Krisdayanti Digruduk Netizen

Kolom komentar akun Instagram anggota DPR RI Krisdayani dibanjiri protes warganet terkait skema kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT).

Beri Tanggapan Soal JHT yang Bisa Cair di Usia 56 Tahun, Instagram Krisdayanti Digruduk Netizen
Krisdayanti minta Permenaker JHT ditunda

INILAHKORAN, Bandung - Kolom komentar akun Instagram anggota DPR RI Krisdayani dibanjiri protes warganet terkait skema kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan 100 persen setelah usia 56 tahun.

Hal itu usai Krisdayanti menyampaikan pandangannya terkait kebijakan JHT tersebut. Tak sedikit netizen yang berharap keberpihakan ibunda Aurel Hermansyah itu kepada para buruh.

"Mimi, saya sbagai buruh hanya mengandalkan JHT ketika saya kluar nanti. Saya tdk mungkn kerja d pabrik nyampe 56 taun," adu salah satu netizen.

Baca Juga: Krisdayanti Minta Permenaker JHT Ditunda, Belum Mendesak Diberlakukan Sekarang

"Betul mi, tolong dikaji lagi. Kondisi sekarang sangat diperlukan JHT paling nggak buat modal usaha yg kena PHK," timpal netizen lain.

"Bener bgt mba KD terlalu memberatkan disaat banyak yg phk pdhl itu hak karyawan," kata netizen lainnya.

Sebelumnya menanggapi banyaknya penolakan dari kalangan masyarakat, anggota DPR RI Krisdayanti pun inkut memberikan tanggapan.

Menurut Krisdayanti skema JHT yang tertuang dalam Permenaker No.2 tahun 2022 itu sudah dikaji dengan konsep yang matang.

Baca Juga: Ramai Penolakan JHT Cair di Usia 56 Tahun, Anggota DPD RI Minta Kebijakan Baru JHT Dievaluasi

"Skema JHT (Jaminan Hari Tua) di cairkan di usia 56 tahun yang ada di dalam permenaker no 2 tahun 2022 sudah dikaji dengan konsep yang matang," katanya melalui unggahan di akun Instagramnya pada Selasa 15 Februari 2022.

Namun menurut ia, sosialisai permenaker tersebut dilakukan di waktu yang kurang tepat. Pasalnya aturan tersebut dikeluarkan dalam kondisi ekonomi masyarakat dan perusahaan masih belum stabil.

"Namun saya menyayangkan mengapa kebijakan itu dikeluarkan ketika kondisi ekonomi masyarakat maupun perusahaan-perusahaan masih tidak stabil. Saya pribadi belum melihat urgency nya jika harus di sahkan sekarang juga atau dalam waktu dekat. sebaiknya ditunda hingga situasi kondusif," katanya.***


Editor : inilahkoran