Wow Besok Partai Geruduk DPR RI, Ada Apa?

- Kamis, 10 Maret 2022 | 18:15 WIB
Gedung DPR Senayan Jakarta. ( dok/ist)
Gedung DPR Senayan Jakarta. ( dok/ist)

INILAHKORAN, Bandung - Partai Buruh akan menggeruruduk Gedung DPR RI untuk melakukan aksi unjuk, pada Jumat 11 Maret 2022 besok. Peserta aksi berasal dari berbagai organisasi serikat buruh, serikat petani, pekerja rumah tangga, miskin kota, dan berbagai elemen yang lain.

“Massa aksi datang ke depan DPR RI dari dari Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis 10 Maret 2022.

Menurut Said Iqbal, tidak hanya di Jakarta. Aksi juga dilakukan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Kepualuan Riau, dan sebagainya. Dalam aksi ini, kata dia, akan ada empat tuntutan yang akan diusung. Pertama, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca Juga: Serap Aspriasi Buruh, Yana Mulyana Bertemu Forum Komunikasi Serikat Pekerja Kota Bandung

“Kami akan menutut DPR sebagai kepanjangan partai politik di parlemen, menolak penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. Bagaimana pun, perpanjangan masa jabatan presiden adalah sesuatu yang ilegal dan inkonstitusional,” tegas Said Iqbal.

Lanjut Saiq iqbal, alasan perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan faktor ekonomi dinilai Said Iqbal mengada-ada. Karena faktanya, dalam pemilihan legislatif (Pileg) pada 1955 dan 1999 yang bisa berjalan sukses kendati inflasi dan pertumbuhan ekonomi RI kala itu sedang anjlok.

"Jadi tidak ada alasan ekonomi untuk tidak menyelenggarakan Pemilu 14 Februari 2024 dan ingin memperpanjang masa jabatan Presiden. Ini bukan tentang hak berdemokrasi, ini tentang kudeta konstitusional," said Iqbal.

Tuntutan kedua, batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait JHT yang hanya bisa diambil di usia 56 tahun. Partai Buruh meminta agar aturan tersebut dibatalkan. Bukan merevisi regulasi tersebut. Said Iqbal menegaskan pihaknya juga meminta agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dicabut dengan cara mendesak DPR menggunakan hak interpelasi dan hak angket.

Baca Juga: Buruh Minta Batalkan Permenaker No 2 Tahun 2022, Bukan Dilakukan Revisi

Halaman:

Editor: Rinda Suherlina

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X