KASN: Presiden Perlu Mencegah Disrupsi Netralitas Penjabat Kepala Daerah

- Selasa, 17 Mei 2022 | 19:15 WIB
Presiden Jokowi (Istimewa)
Presiden Jokowi (Istimewa)

INILAHKORAN, Bandung - Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan sebanyak 271 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, walikota akan berakhir sebelum pemilihan umum (pemilu) 2024. Sebanyak 101 masa jabatan kepala daerah akan segera berakhir tahun 2022 dan sisanya pada tahun 2023.

Menurut Agus, menjelang pemilihan kepala daerah definitif tersebut pada event pemilu 2024, pemerintah akan mengangkat penjabat kepala daerah pada sejumlah wilayah tersebut. Pihaknya berpandangan bahwa pemerintah perlu lebih selektif dan memperhatikan berbagai kriteria dalam mengangkat penjabat kepala daerah.

Disamping persyaratan administratif dan kompetensi yang harus dipenuhi oleh calon penjabat kepala daerah, faktor jejak rekam yang bersangkutan dalam melaksanakan prinsip netralitas selama ini menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Baca Juga: Buntut Kasus 'Layangan Putus ASN', Polwan Suci Terancam Dilaporkan ke Polisi

“Salah satu tugas penjabat kepala daerah adalah mengawal ASN dan birokrasi agar tetap bekerja netral di tengah proses tahapan pemilu 2024. Karenanya seorang penjabat kepala daerah perlu memiliki rekam jejak bersih dari perbuatan melanggar netralitas ASN di masa lalu,” jelas Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 Mei 2022.

Lebih jauh Agus mengemukakan bahwa penunjukan penjabat kepala daerah akan berdampak luas dan mempertaruhkan profesionalitas birokrasi dan ASN selama masa jabatannya. Perlu dicegah kemungkinan penjabat kepala daerah menimbulkan disrupsi netralitas dimana membawa misi politik tertentu dan mempolitisasi birokrasi selama masa jabatannya.

Apalagi, lanjut Agus, masa jabatan penjabat kepala daerah kali ini akan jauh lebih panjang ketimbang masa jabatan penjabat kepala daerah pada pilkada-pilkada terdahulu. Kata dia, pihaknya telah mengirim laporan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Termasuk dengan menyampaikan nama-nama pejabat pimpinan tinggi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memiliki rekam jejak melanggar netralitas di masa lalu.

Baca Juga: Penyebab Istri Masuk Neraka, Ustadzah Oki Setiana Dewi: Sama-sama Memiliki Kekurangan

Agus sangat berharap nama-nama pejabat tersebut dipertimbangkan Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar tidak dipilih sebagai penjabat kepala daerah untuk meminimalisir potensi terjadinya politisasi birokrasi.

Halaman:

Editor: Rinda Suherlina

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Umur 76 Tahun, Polri Dinilai Lebih Humanis

Senin, 4 Juli 2022 | 13:53 WIB
X