Diklaim 'Cuci Tangan', Serikat SINDIKASI Jabodetabek Tuntut Hollywings Tanggung Jawab Nasib Pekerjanya

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi wilayah Jabodetabek (SINDIKASI Jabodetabek) mengecam sikap manajemen bar Hollywin

Diklaim 'Cuci Tangan', Serikat SINDIKASI Jabodetabek Tuntut Hollywings Tanggung Jawab Nasib Pekerjanya
Promo Holliwings minta maaf promo bir pakai nama Muhammad. Foto/Istimewa.

INILAHKORAN, Bandung - Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi wilayah Jabodetabek (SINDIKASI Jabodetabek) mengecam sikap manajemen bar Hollywings yang dinilai “cuci tangan” dalam kasus penistaan agama yang menimpa enam pekerja kreatif.

Keenam pekerja yang terdiri atas direktur kreatif, kepala tim promosi, tim kampanye, tim rumah produksi, desainer grafis, dan admin media sosial di atas terjerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta Pasal 156A KUHP perihal aktivitas kampanye yang disebut “menistakan agama”.

"Menyebut keenam pekerjanya sebagai “oknum” adalah bukti jika Hollywings cuci tangan dan menolak bertanggung jawab. Para pekerja tersebut melakukan tindakannya untuk promosi program perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka seharusnya pihak perusahaan ikut bertanggung jawab, bukan malah lepas tangan," tulis pihak SINDIKASI Jabodetabek melalui keterangan tertulis pada Selasa 28 Juni 2022.

Baca Juga: Spoiler Yumi's Cell 2 Episode 7: Kehadiran Sosok Ini Buat Yumi Cemburu, Siapa Dia?

"Kedua, dalam struktur organisasi, apalagi untuk aktivitas kreatif, umumnya berlaku alur kerja sangat ketat dan melalui pengawasan berlapis-lapis. Mulai dari proses brainstorm, planning, eksekusi, hingga evaluasi. Hal ini sama sekali tidak disinggung oleh Hollywings dalam pernyataan mereka," lanjutnya.

Ketiga, kata SINDIKASI Jabodetabek, pihak perusahaan seharusnya tidak boleh membujuk, menyuruh, atau memaksa para pekerjanya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Sesuai UU CK Pasal 154 A ayat 2, pekerja yang diminta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, boleh mengajukan permintaan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan besaran pesangon sesuai ketentuan UU," ujarnya.

Baca Juga: Dukung Kegiatan Vaksinasi PMK, Pemkot Bandung Anggarkan Rp900 Juta

Pihaknya pun meminta manajemen Hollywings memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya ketika melakukan tindak pidana.

"Ketentuan mengenai besaran dari bantuan yang dimaksud tertera dalam peraturan tersebut. Sementara, bantuan tersebut diberikan untuk paling lama 6 bulan sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan pihak berwajib. Terpenting, kami menegaskan sudah saatnya para pekerja kreatif untuk berserikat. Kasus ini adalah bukti bahwa kelas pekerja adalah pihak paling rentan di sebuah industri, khususnya industri kreatif," katanya.***


Editor : inilahkoran