Kemenag Putuskan Tak Ambil 10 Ribu Kuota Tambahan Musim Haji 1443 Hijriah

Kementerian Agama memutuskan untuk tak mengambil kuota tambahan haji bagi sebanyak 10 ribu orang pada musim haji 1443H/2022M.

Kemenag Putuskan Tak Ambil 10 Ribu Kuota Tambahan Musim Haji 1443 Hijriah
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief saat memberi keterangan pemerintah memastikan tidak akan mengambil kuota tambahan jemaah haji Indonesia bagi 10 ribu jemaah.

INILAHKORAN.Com,Jakarta- Kementerian Agama memutuskan untuk tak mengambil kuota tambahan haji bagi sebanyak 10 ribu orang pada musim haji 1443H/2022M.

Kemenag menyebutkan alasan tidak diambilnya kuota tambahan bagi 10 ribu orang yang diberikan Pemerintah Arab Saudi mengingat waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief mengatakan, pemerintah memastikan tidak akan mengambil kuota tambahan jemaah haji Indonesia bagi 10 ribu jemaah.

Baca Juga: Hari Ini! Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Zulhijah untuk Penentuan Hari Raya Iduladha

Menurut Hilman, Kemenag menerima surat pemberitahuan dari Arab Saudi soal adanya tambahan kuota haji pada 21 Juni. Adapun jumlah kuota yang diberikan sebanyak 10 ribu orang.

"Kementerian Agama terus berkomunikasi intensif setelah menerima surat resmi dari Saudi terkait adanya tambahan kuota sebesar 10.000," ungkap Hilman dalam keterangan tertulis dikutip Inilahkoran.com dari Antara.

"Kita berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," imbuh Hilman Latief, Rabu, 29 Juni 2022.

Baca Juga: Sambutan Positif Lembaga Rumah Sakit Baru yang Sudah Terakreditasi

Hilman mengatakan, proses pemberangkatan jamaah calon haji Indonesia harus melalui sejumlah tahapan sesuai regulasi yang berlaku.

Pertama, Kementerian Agama harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya.

Hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tiba di Moskow untuk Bertemu Presiden Putin

Setelah itu, harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan.

Bersamaan dengan itu, Kemenag harus melakukan verifikasi data jamaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jamaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap selanjutnya adalah masa pelunasan.

Saat masa pelunasan, Kemenag harus mengurus dokumen jamaah; paspor, pemaketan layanan, dan visa.

Baca Juga: Duga Ada Kelalaian hingga Sebabkan Ibu dan Adiknya Tewas Tenggelam, Ayu Anjani Tempuh Jalur Hukum

Namun, pemaketan tidak bisa dilakukan jika belum kontrak layanan dan pembayaran dengan penyedia layanan di Saudi.

"Visa jamaah juga tidak bisa diterbitkan sebelum ada pemaketan. Input pemaketan belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian kloter dan jadwal penerbangan," tegasnya.

"Jadwal penerbangan tidak bisa dilakukan sebelum ada kontrak penerbangan dan slot time. Jadi perlu ada penyesuaian kontrak," kata dia.

Baca Juga: Amalan Apa yang Disunahkan Jelang Idul Adha? Simak Jawabannya

Secara proses, kata Hilman, berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang tersedia memang sudah tidak cukup. Batas akhir proses pemvisaan jamaah haji regular adalah 29 Juni 2022.

Sementara penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jamaah dari Tanah Air pada 3 Juli 2022.

"Artinya per hari ini hanya tersedia 5 hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan. Bahkan jika ditarik sejak awal penerimaan surat resmi di 22 Juni 2022, hanya ada waktu sekitar 10 hari. Itu juga tentu sangat tidak mencukupi," kata dia.

Baca Juga: Cara dan Keutamaan Puasa Tarwiyah, Jangan Terlewatkan, Ada Bacaan Niat yang Mesti Diketahui

Begitu pula dengan haji khusus, para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga harus melakukan sejumlah tahapan yang memakan waktu tidak sebentar hingga proses pelunasan dan pemaketan.

"Termasuk proses pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus dari BPKH ke PIHK, pengurusan tiket dan kontrak layanan di Arab Saudi, serta input data ke E-Haj dan pemvisaan," kata Hilman.***


Editor : inilahkoran