Fatwa MUI Soal Hukum Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

MUI telah menjelaskan fatwa soal hukum hewan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi di Tanah Air.

Fatwa MUI Soal Hukum Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK
Fatwa MUI terkait hukum hewan kurban di tengah wabah PMK

INILAHKORAN, Bandung - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa soal hukum hewan kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang akhir-akhir ini terjadi di Tanah Air.

Dilansir dari laman resmi MUI, Selasa 5 Juli 2022, hukumnya ada yang sah dan tidak sah atau tidak memenuhi syarat hewan kurban.

Aturan itu tertulis pada Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Baca Juga: Jung Hae In Dalam Pembicaraan untuk Membintangi Sekuel Film Hit 'Veteran'

Sementara, hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, antara lain, melepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban.

Sedangkan, gejala klinis kategori berat tidak sah untuk dijadikan hewan kurban.

“Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti melepuh pada kuku hingga terlepas atau menyebabkan pincang atau tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban,” papar Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh.

Baca Juga: Rudy Susmanto Minta Eksekutif Segera Anggarkan Biaya Operasional Satgas PMK

Hewan tersebut baru sah dikorbankan bila sudah sembuh dari PMK pada hari-hari berkurban. Seperti tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

Namun, jika hewan sembuh dari PMK setelah tanggal tersebut, maka penyembelihan hewan tersebut terhitung sebagai sedekah.

“Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh PMK dalam waktu yang diperbolehkan kurban (tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah). Maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban,” tandasnya.***


Editor : inilahkoran