Diduga Ada Penyelewengan Dana Umat, Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT

Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin pengumpulan uang organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Diduga Ada Penyelewengan Dana Umat, Kemensos Cabut Izin Pengumpulan Uang dan Barang ACT
Kemensos cabut izin PUB Yayasan ACT karena adanya dugaan penyelewengan dana

INILAHKORAN, Bandung - Sempat ramai karena diduga terdapat penyelewengan dana umat, Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin pengumpulan uang dan barang (PUB) organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Baca Juga: Ungkap Rasa Syukur Pada Zara yang Terlihat Kuat Usai Kehilangan Eril, Atalia Praratya: Udah Janji Gak Nangis

Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Sosial Ad Internim Muhadjir Effendi di Jakarta Selatan.

"Alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Permensos sampai menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," ujar Muhadjir Effendi, dikutip Inilahkoran dari Antara, Rabu 6 Juli 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan mencantumkan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan.

Baca Juga: Mulyaharja Fashion Show Tingkatkan Gairah Produk Lokal, Batik Bogor 'Sambut' Tamu Negara

Sedangkan dari pernyataan klarifikasi dari Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan, ACT menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional.

"Angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. Sementara itu, PUB Bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul," ujar Muhadjir.

Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah responsif terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat. Pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.***


Editor : inilahkoran