• Kamis, 23 September 2021

Sikap Kami: Komitmen Hukum Jokowi

- Selasa, 16 Juli 2019 | 10:35 WIB

BANYAK yang memuji pidato Visi dan Misi Jokowi-Maruf Amin yang disampaikan Minggu (14/7). Tapi, di sisi lain, tak sedikit pula yang mengkritik. Mereka menilai Jokowi tak memiliki visi yang jelas soal penegakan hukum.

Benarkah? Jika itu benar, maka kita patut kecewa. Pasalnya, hukum adalah dasar membangun negeri. Tanpa aturan hukum yang jelas dan penegakan yang adil, sehebat apapun pembangunan ekonomi dan infrastruktur akan sia-sia.

Yang dipersoalkan sebagian kalangan adalah ihwal pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Yang satu tentang penyakit paling gawat di negeri ini, satu lainnya tentang dasar-dasar kehidupan manusia.

Orang-orang Jokowi tentu saja membela. Kadang-kadang, pembelaannya konyol juga. Ada yang bilang tak cukup waktu memaparkan visi-misi sampai menyentuh persoalan hukum. Ngaco. Persoalannya bukan pada waktu, melainkan pada keinginan. Berapalah lama tambahan waktu pidato untuk menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan HAM. Paling lima menit.

Kita patut menyesalkan. Kecuali ekonomi, persoalan hukum adalah hal yang membuat hiruk pikuk negeri akhir-akhir ini. Sepatutnya itu menjadi salah satu perhatian Jokowi dan terungkap dalam visi-misinya. Jangan lupa, lima tahun lalu, Jokowi menjanjikan penguatan peran KPK dalam memberantas korupsi.

Tetapi, bukan hanya itu hal hukum yang membuat Jokowi banyak dikritik sepekan ini. Hal lainnya adalah pemberian grasi terhadap Neil Amstrong, warga Kanada, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Grasi yang diberikan Jokowi cukup melukai perasaan orang-orang yang berjuang menjauhkan anak dari predator-predator busuk itu. Selain korupsi, kasus pelecehan seksual terhadap anak juga paling memprihatinkan akhir-akhir ini. Bagaimana Jokowi tega memberikan grasi?

Hari-hari ini, kita melihat dan mendengar betapa banyak kasus yang mengerikan itu terjadi. Bapak mencabuli anaknya, ayah tiri melecehkan anak tiri, guru menodai muridnya, kakek memperkosa cucunya. Sangat mengerikan. Tidakkah hal-hal semacam itu menjadi pertimbangan Presiden saat memberikan grasi? 

Presiden, juga pembantu-pembantunya, hingga kini tak memberikan alasan masuk akal atas pemberian grasi itu. Karena itu, layak sebenarnya publik mempertanyakan sejauh mana komitmen Jokowi dalam penegakan hukum karena dia akan memimpin kembali negeri ini lima tahun mendatang. (*)
 

Halaman:

Editor: Zulfirman

Terkini

Sikap Kami: Bersyukur PTM, Tapi….

Kamis, 23 September 2021 | 11:00 WIB

Sikap Kami: Pikiran Miring Giring

Rabu, 22 September 2021 | 10:35 WIB

Sikap Kami: Mahalnya Cipta Kerja

Minggu, 19 September 2021 | 22:31 WIB

Sikap Kami: PON Salah Arah

Kamis, 16 September 2021 | 10:57 WIB

Sikap Kami: Nonton di Bioskop Cirebon

Rabu, 15 September 2021 | 10:04 WIB

Sikap Kami: Hipokritisme Pelaku Korupsi

Selasa, 14 September 2021 | 08:28 WIB

Sikap Kami: Karena Kita Bukan Wapres

Jumat, 10 September 2021 | 11:40 WIB

Sikap Kami: Tak Serius Urus Lapas

Kamis, 9 September 2021 | 11:13 WIB

Sikap Kami: Berbelok di Tengah Jalan

Rabu, 8 September 2021 | 09:09 WIB

Sikap Kami: Holywings 60 Menit

Selasa, 7 September 2021 | 08:57 WIB

Sikap Kami: Mual Gara-gara Survei

Senin, 6 September 2021 | 08:19 WIB

Sikap Kami: Persib di Kompetisi Aneh

Jumat, 3 September 2021 | 09:53 WIB

Sikap Kami: Pemimpin yang Tak Diinginkan

Kamis, 2 September 2021 | 11:09 WIB

Sikap Kami: Membaca Data Corona

Rabu, 1 September 2021 | 13:59 WIB

Sikap Kami: 'Surga' Kita, Rumah Kita

Selasa, 31 Agustus 2021 | 12:00 WIB

Sikap Kami: Masih Perlukah PPKM?

Senin, 30 Agustus 2021 | 12:00 WIB

Sikap Kami: Menangislah Cimahi

Jumat, 27 Agustus 2021 | 17:15 WIB

Sikap Kami: Imunitas di Pengadilan

Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:05 WIB

Sikap Kami: 404 : Not Found

Senin, 23 Agustus 2021 | 11:10 WIB

Sikap Kami: Robin Hood Salah Jalan

Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:20 WIB
X