• Rabu, 22 September 2021

(Sikap Kami) Ukur Dirilah Wahai Pejabat

- Kamis, 13 Februari 2020 | 09:10 WIB

PERISTIWA ini terjadi lima tahun lalu. Presiden Jokowi mencabut Perpres Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tunjangan Uang Muka Kendaraan Bermotor Perorangan Pejabat Negara. Intinya, Presiden tak membaca utuh lagi Perpres itu sebelum dia tanda tangani, karena sudah diparaf stafnya.

Harian Jakarta Globe memberi judul : ‘Joko : I Don’t Read What I Sign’. Selain karena Perpresnya “melukai” kesulitan rakyat, kontroversi yang cukup panjang adalah karena presiden tak memahami sepenuhnya perpres yang dia tanda tangan itu.

Lima tahun setelah itu, hal serupa terungkap juga terjadi di Jawa Barat. Sekda Jabar Nonaktif, Iwa Karniwa, mengaku tak membaca draf persetujuan substansi perubahan RDTR Kabupaten Bekasi dan langsung membubuhkan parafnya.

Apapun alasannya, baik yang disampaikan Jokowi, maupun Iwa Karniwa, tentu tak bisa diterima begitu saja. Betul, kesibukan sebagai pejabat membuat mereka tak punya banyak waktu membaca apa yang ditandatangani atau diparaf. Tapi, bukankah secara administratif mereka juga tetap tak lepas dari tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan tersebut?

Kadang-kadang kita berpikir, sebegitu beratkah beban pejabat-pejabat pemerintahan saat ini? Ada kontradiksinya. Jika beban itu berat, maka fakta yang terlihat bagi kita adalah pejabat juga dibebani dengan jabatan-jabatan lain di dalam atau luar kedinasannya. Jadi anggota Tim A, anggota Tim B, jadi dosen, pengurus berbagai organisasi, dan sebagainya.

Tidak bisakah seorang pejabat menolak jabatan dan beban tambahan yang diberikan kepadanya? Atau, jangan-jangan pejabatlah yang gila banyak jabatan berikut keuntungan dan konsekuensinya.

Umum terjadi di pemerintahan, seorang pejabat kemudian ternyata juga jadi komisaris di berbagai BUMN/BUMD, jadi staf ahli/penasihat di berbagai lembaga lainnya. Tentu, itu bukan posisi yang gratis atau tak berhonor tak bergaji.

Jika demikian, siapa yang salah? Bisa jadi kedua-duanya. Pejabat yang gila jabatan dan pemberi jabatan yang lebih memberi ruang hanya kepada lingkar-lingkar terdekatnya.

Kondisi itu tentu tidak sehat untuk penyelenggaraan negara/daerah. “I don’t read what I sign itu”, kita yakini, tak hanya terjadi pada dua pejabat itu. Banyak hal serupa sudah dan akan terus terjadi. Hanya, belum terbuka di hadapan publik saja.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Terkini

Sikap Kami: Mahalnya Cipta Kerja

Minggu, 19 September 2021 | 22:31 WIB

Sikap Kami: PON Salah Arah

Kamis, 16 September 2021 | 10:57 WIB

Sikap Kami: Nonton di Bioskop Cirebon

Rabu, 15 September 2021 | 10:04 WIB

Sikap Kami: Hipokritisme Pelaku Korupsi

Selasa, 14 September 2021 | 08:28 WIB

Sikap Kami: Karena Kita Bukan Wapres

Jumat, 10 September 2021 | 11:40 WIB

Sikap Kami: Tak Serius Urus Lapas

Kamis, 9 September 2021 | 11:13 WIB

Sikap Kami: Berbelok di Tengah Jalan

Rabu, 8 September 2021 | 09:09 WIB

Sikap Kami: Holywings 60 Menit

Selasa, 7 September 2021 | 08:57 WIB

Sikap Kami: Mual Gara-gara Survei

Senin, 6 September 2021 | 08:19 WIB

Sikap Kami: Persib di Kompetisi Aneh

Jumat, 3 September 2021 | 09:53 WIB

Sikap Kami: Pemimpin yang Tak Diinginkan

Kamis, 2 September 2021 | 11:09 WIB

Sikap Kami: Membaca Data Corona

Rabu, 1 September 2021 | 13:59 WIB

Sikap Kami: 'Surga' Kita, Rumah Kita

Selasa, 31 Agustus 2021 | 12:00 WIB

Sikap Kami: Masih Perlukah PPKM?

Senin, 30 Agustus 2021 | 12:00 WIB

Sikap Kami: Menangislah Cimahi

Jumat, 27 Agustus 2021 | 17:15 WIB

Sikap Kami: Imunitas di Pengadilan

Rabu, 25 Agustus 2021 | 11:05 WIB

Sikap Kami: 404 : Not Found

Senin, 23 Agustus 2021 | 11:10 WIB

Sikap Kami: Robin Hood Salah Jalan

Kamis, 19 Agustus 2021 | 13:20 WIB

Mental Cuan

Kamis, 12 Agustus 2021 | 20:10 WIB

Sikap Kami: Nggak Pakai Pasir

Jumat, 6 Agustus 2021 | 10:00 WIB
X