• Sabtu, 27 November 2021

Sikap Kami: Mahalnya Cipta Kerja

- Minggu, 19 September 2021 | 22:31 WIB
Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/8/2021). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pihak pemohon. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption ***    (RENO ESNIR)
Hakim Konstitusi Anwar Usman (tengah), Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/8/2021). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan ahli dan saksi pihak pemohon. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj. *** Local Caption *** (RENO ESNIR)

INILAHKORAN, Bandung- Tak terbantahkan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelma menjadi regulasi berbiaya mahal di Indonesia. Daerah-daerah harus ikut merogoh kocek karenanya. Soal manfaat, tentu masih bisa diperdebatkan.

Kenapa? Karena seluruh regulasi tingkat daerah kini harus diselaraskan dengan Omnibus Law itu. Mulai dari peratuan daerah hingga peraturan kepala daerah. Acuannya satu itu: UU Cipta Kerja.

Satu contoh saja. Kota Bogor harus melakuka revisi terhadap 42 perda. Beragam isinya. Salah satu dan yang utama adalah hal-hal yang menyangkut kemudahan investasi.

Baca Juga: Sikap Kami: PON Salah Arah

Revisi perda –harus pula dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya, sungguh menyita konsentrasi. Dia tak hanya menyita waktu, tapi juga pikiran, dan tentu saja anggaran.

Berapakah biaya membuat perda? Masing-masing punya kalkulasinya. Rata-rata pembuatan satu perda di DI Yogyakarta pada 2013 senilai Rp500 juta. Di Kota Batam, tahun 2020, biayanya Rp480 juta.

Bagaimana dengan revisi perda? Mungkin saja tak sebesar itu. Tapi, jelas berongkos. Dia perlu naskah akademik. Analisa hukum. Dan sejumlah tetek-bengek lainnya. Lebih dai itu, revisi perda harus dituntaskan lewat rapat-rapat di parlemen.

Katakanlah jika revisi perda membutuhkan anggaran separuh saja dari pembuatan perda murni, angkanya bisa mencapai Rp200-250 juta. Maka, Kota Bogor bisa saja butuh Rp8,4 miliar. Lumayan.

Tapi menjadi begitu besar jika seluruh kabupaten/kota/provinsi di Indonesia melakukannya. Ada 516 kabupaten/kota dan 33 provinsi. Artinya, hitung kasar saja butuh Rp4,6 triliun. Hebat, terutama di tengah kondisi keuangan negara, provinsi, kabupaten, dan kota, yang saat ini sedang tertatih-tatih.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sikap Kami: Sami Sade Mengindonesia

Kamis, 25 November 2021 | 11:32 WIB

Urgensi Perubahan RTRW Jabar

Rabu, 24 November 2021 | 14:42 WIB

Sikap Kami: Euforia Mandalika

Selasa, 23 November 2021 | 15:45 WIB

Sikap Kami: Ini Bukan Prank

Selasa, 23 November 2021 | 15:41 WIB

Sikap Kami: Panas ke Gedung Sate

Rabu, 17 November 2021 | 08:30 WIB

Sikap Kami: Biskita, Biskuat, Bus Siapa?

Rabu, 3 November 2021 | 12:45 WIB

Sikap Kami: Siaga La Nina

Rabu, 3 November 2021 | 10:48 WIB

Sikap Kami: Sesat Pikir si Menteri

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:04 WIB

Sikap Kami: Bogor Barat, Apa Kabar?

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:15 WIB

Sikap Kami: Durian Runtuh Jabar

Jumat, 22 Oktober 2021 | 06:05 WIB

Sikap Kami: Kultur Bonus

Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:35 WIB

Sikap Kami: Ironi Atlet

Kamis, 14 Oktober 2021 | 09:38 WIB

Sikap Kami: Juara Lahir Batin di Papua

Rabu, 13 Oktober 2021 | 17:50 WIB

Sikap Kami: Tentang Survei Emil

Selasa, 12 Oktober 2021 | 12:07 WIB

Sikap Kami: PPKM yang Membingungkan

Rabu, 6 Oktober 2021 | 12:02 WIB

Sikap Kami: Tak Tembak Kamu!

Selasa, 5 Oktober 2021 | 06:00 WIB

Sikap Kami: Berkaca dari Papua

Senin, 4 Oktober 2021 | 09:28 WIB

Sikap Kami: Meluruskan Investasi

Jumat, 1 Oktober 2021 | 13:13 WIB

Sikap Kami: Makin Lucu, Makin Gemas

Kamis, 30 September 2021 | 12:32 WIB
X