• Selasa, 24 Mei 2022

Urgensi Perubahan RTRW Jabar

- Rabu, 24 November 2021 | 14:42 WIB
Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady (istimewa)
Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady (istimewa)

Oleh: Daddy Rohanady (Anggota DPRD Provinsi Jabar)

Terkait penataan ruang, amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memang berbeda dengan amanat UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dengan diberlakukannya UUCK beserta berbagai aturan turunannya, semua daerah provinsi/kabupaten/kota pasti mendapat "pukulan keras." Betapa tidak, semua daerah harus mengevaluasi perda-perda yang mereka miliki.

Hasilnya pun pasti sangat mengejutkan. Banyak perda harus dicabut dan banyak pula perda baru yang harus dibuat. Khusus terkait Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), secara eksplisit perda tersebut harus digabungkan dengan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Itu berarti, perda RTRW nantinya aka mengatur seluruh ruang darat dan laut. Penggabungan spasial seluruh ruang darat dan laut 0-12 mil itu bukan hal mudah. Dibutuhkan koordinasi intensif dengan beberapa kementerian di Jakarta, terutama Kementerian ATR/BPN.

Bagaimana pun peta rencana pola ruang sudah pasti berubah, baik penyajian peta maupun basis datanya yang secara de facto diatur secara utuh oleh kementerian tersebut. Perda tersebut akan dibahas oleh panitia khusus (pansus). Jangan sampai nantinya Pansus harus bolak-balik kembali demi menyelaraskan yang semestinya sudah dilakukan pada tahap lebih awal.

Bagaimana dengan adanya penetapan Zona Tunda (Holding Zone) sebagai salah satu solusi yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN, terutama pada kawasan-kawasan hutan di pesisir/pantai yang menyebabkan terjadinya perubahan peta garis pantai dari BIG. Misalnya, untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Di sana sebagian sudah menjadi perairan, dan eksistingnya berupa lahan tambak/permukiman.

Sudahkah koordinasi intensif dilakukan dengan beberapa kementerian di Jakarta? Dibutuhkan pula koordinasi dengan Direktorat Jenderal Toponimi Kementerian Dalam Negeri. Belum lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuat aturan persetujuan substansi juga.

Bagaimana nasib substansi Raperda tentang Revisi RTRW Provinsi Jabar versi Pansus DPRD Prov Jabar Tahun 2019? Hasil kerja Pansus 2019 yang bekerja hampir setahun lamanya itu cukup banyak dan sangat sigifikan.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sikap Kami: Vatikan

Kamis, 19 Mei 2022 | 12:55 WIB

Sikap Kami: Yang Kurang dari PPDB

Kamis, 19 Mei 2022 | 11:43 WIB

Sikap Kami: Anies-Emil dan Demokrasi Absurd

Selasa, 10 Mei 2022 | 12:15 WIB

Sikap Kami: Tergila-gila WTP

Kamis, 28 April 2022 | 14:11 WIB

Sikap Kami: Don’t Change BJB Team

Selasa, 26 April 2022 | 22:34 WIB

Sikap Kami: Kartu Sakti Apa Lagi, Pak Jokowi?

Selasa, 26 April 2022 | 15:05 WIB

Sikap Kami: Ada Wilmar di Persis Solo

Jumat, 22 April 2022 | 16:39 WIB

Sikap Kami: Jebol Gadis

Kamis, 21 April 2022 | 13:11 WIB

Sikap Kami: 'Perjudian' Yana Mulyana

Senin, 18 April 2022 | 14:06 WIB

Sikap Kami: Ade Armando

Rabu, 13 April 2022 | 12:32 WIB

Sikap Kami: Persib 'Salah Obat'

Kamis, 7 April 2022 | 12:15 WIB

Sikap Kami: Juara BPD, Juara Proliga

Senin, 28 Maret 2022 | 22:45 WIB

Sikap Kami: Jadi Petani, Siapa Takut?

Jumat, 25 Maret 2022 | 14:11 WIB

Sikap Kami: Noel dan 'Dosa' BUMN

Kamis, 24 Maret 2022 | 12:03 WIB

Sikap Kami: Negara Pura-pura

Jumat, 18 Maret 2022 | 06:00 WIB

Sikap Kami: Politisi Bebal

Kamis, 17 Maret 2022 | 11:38 WIB

Sikap Kami: Makna Bank BJB

Rabu, 9 Maret 2022 | 11:00 WIB

Tetap Lindungi Keluarga di Tengah Pandemi Melanda

Senin, 28 Februari 2022 | 21:48 WIB
X