• Kamis, 9 Desember 2021

Urgensi Perubahan RTRW Jabar

- Rabu, 24 November 2021 | 14:42 WIB
Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady (istimewa)
Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady (istimewa)

Oleh: Daddy Rohanady (Anggota DPRD Provinsi Jabar)

Terkait penataan ruang, amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) memang berbeda dengan amanat UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dengan diberlakukannya UUCK beserta berbagai aturan turunannya, semua daerah provinsi/kabupaten/kota pasti mendapat "pukulan keras." Betapa tidak, semua daerah harus mengevaluasi perda-perda yang mereka miliki.

Hasilnya pun pasti sangat mengejutkan. Banyak perda harus dicabut dan banyak pula perda baru yang harus dibuat. Khusus terkait Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), secara eksplisit perda tersebut harus digabungkan dengan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Itu berarti, perda RTRW nantinya aka mengatur seluruh ruang darat dan laut. Penggabungan spasial seluruh ruang darat dan laut 0-12 mil itu bukan hal mudah. Dibutuhkan koordinasi intensif dengan beberapa kementerian di Jakarta, terutama Kementerian ATR/BPN.

Bagaimana pun peta rencana pola ruang sudah pasti berubah, baik penyajian peta maupun basis datanya yang secara de facto diatur secara utuh oleh kementerian tersebut. Perda tersebut akan dibahas oleh panitia khusus (pansus). Jangan sampai nantinya Pansus harus bolak-balik kembali demi menyelaraskan yang semestinya sudah dilakukan pada tahap lebih awal.

Bagaimana dengan adanya penetapan Zona Tunda (Holding Zone) sebagai salah satu solusi yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN, terutama pada kawasan-kawasan hutan di pesisir/pantai yang menyebabkan terjadinya perubahan peta garis pantai dari BIG. Misalnya, untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Di sana sebagian sudah menjadi perairan, dan eksistingnya berupa lahan tambak/permukiman.

Sudahkah koordinasi intensif dilakukan dengan beberapa kementerian di Jakarta? Dibutuhkan pula koordinasi dengan Direktorat Jenderal Toponimi Kementerian Dalam Negeri. Belum lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuat aturan persetujuan substansi juga.

Bagaimana nasib substansi Raperda tentang Revisi RTRW Provinsi Jabar versi Pansus DPRD Prov Jabar Tahun 2019? Hasil kerja Pansus 2019 yang bekerja hampir setahun lamanya itu cukup banyak dan sangat sigifikan.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sikap Kami: Anies-Emil, Oke!

Selasa, 30 November 2021 | 10:51 WIB

Sikap Kami: Gimik Politik

Senin, 29 November 2021 | 09:39 WIB

Sikap Kami: Sami Sade Mengindonesia

Kamis, 25 November 2021 | 11:32 WIB

Urgensi Perubahan RTRW Jabar

Rabu, 24 November 2021 | 14:42 WIB

Sikap Kami: Euforia Mandalika

Selasa, 23 November 2021 | 15:45 WIB

Sikap Kami: Ini Bukan Prank

Selasa, 23 November 2021 | 15:41 WIB

Sikap Kami: Panas ke Gedung Sate

Rabu, 17 November 2021 | 08:30 WIB

Sikap Kami: Biskita, Biskuat, Bus Siapa?

Rabu, 3 November 2021 | 12:45 WIB

Sikap Kami: Siaga La Nina

Rabu, 3 November 2021 | 10:48 WIB

Sikap Kami: Sesat Pikir si Menteri

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:04 WIB

Sikap Kami: Bogor Barat, Apa Kabar?

Senin, 25 Oktober 2021 | 05:15 WIB

Sikap Kami: Durian Runtuh Jabar

Jumat, 22 Oktober 2021 | 06:05 WIB

Sikap Kami: Kultur Bonus

Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:35 WIB

Sikap Kami: Ironi Atlet

Kamis, 14 Oktober 2021 | 09:38 WIB

Sikap Kami: Juara Lahir Batin di Papua

Rabu, 13 Oktober 2021 | 17:50 WIB

Sikap Kami: Tentang Survei Emil

Selasa, 12 Oktober 2021 | 12:07 WIB

Sikap Kami: PPKM yang Membingungkan

Rabu, 6 Oktober 2021 | 12:02 WIB

Sikap Kami: Tak Tembak Kamu!

Selasa, 5 Oktober 2021 | 06:00 WIB

Sikap Kami: Berkaca dari Papua

Senin, 4 Oktober 2021 | 09:28 WIB
X