Sikap Kami: Demo? Ke Jakarta Saja!

KEPUTUSAN tentang besaran kenaikan upah minimum kabupaten/kota ada di tangan gubernur. Tapi, inti persoalan sebenarnya ada di pemerintahan pusat. Jadi, kalau buruh mau melakukan aksi, yang paling tepat adalah beraksi di Jakarta.

Kita sudah melihat arah aksi yang keliru dari buruh. Melakukan aksi ke pemerintah provinsi bukanlah langkah yang tepat. Potensi memicu persoalan lain, seperti yang terjadi di Banten, misalnya.

Posisi gubernur, kecuali Gubernur DKI Jakarta, adalah pihak yang hanya jadi jepitan antara pengusaha, pekerja, dan mungkin saja kaum oligarki. Gubernur ditekan dari pusat, ditonjok dari kabupaten/kota, dan kini harus berhadapan dengan buruh.

Dalam hal penetapan UMK, posisi gubernur memang selalu dijepit. Dulu, jepitannya agak longgar: buruh, pengusaha, dan pemerintah kabupaten/kota. Kini, jepitannya makin dahsyat dan akan sangat sulit dilawan: pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Juga: Sikap Kami: Pidato Sampah Giring

Pemerintah pusat sudah mengatur tentang pengupahan itu. Ada batas atas yang tak mungkin dilampaui gubernur. Sebab, jika keputusan gubernur menaikkan UMK melampaui PP No 36, maka itu berarti berlawanan dengan peraturan di atasnya. Menyerupai keputusan inkonstitusional.

Kita tentu juga memaklumi keinginan buruh untuk meningkatkan kesejahteraan. Terutama, karena angka kebutuhan hidup yang makin membubung tatkala pemerintah tak bisa mengawal harga-harga kebutuhan warga. Premium-pertalite mau dihilangkan, pajak sana-sini mau dinaikkan, tentu akan berpengaruh pada kehidupan buruh.

Tapi, sekali lagi, melakukan aksi ke pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, takkan membuahkan hasil. Sebab, dari strata regulasi, mereka harus mengikut pada regulasi yang lebih tinggi.

Baca Juga: Sikap Kami: Degradasi Simbol Negara