Sikap Kami: Bahlul

MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan suara pengusaha. Menurutnya, cukup banyak pengusaha ingin Pemilu 2024 ditunda. Buat kita, itu keinginan yang bahlul.

Pertama adalah karena konstitusi tidak mengenal hal itu. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Kedua, pernyataan pengusaha melalui Menteri Bahlil itu menegaskan bahwa pesta demokrasi kita tidak sehat. Kenapa? Karena begitu banyak kepentingan di situ. Bukan hanya kepentingan politik semata, tapi juga kepentingan dunia usaha.

Bukankah yang tercuat, tapi tidak terungkap, pengusaha juga yang memiliki kepentingan dalam kontestasi demokrasi? Jika kepentingan dalam tataran wajar, normal saja. Tapi, pengusaha sudah masuk terlalu jauh. Bahkan, tak sedikit pengusaha, terutama yang memiliki dana melimpah, jadi bohir di setiap kontestasi demokrasi. Ulah yang kemudian memunculkan oligarki yang demikian kental.

Baca Juga: Sikap Kami: Predator Seks di Sekitar Kita!

Ketiga, jika pandemi Covid-19 dalam kaitan dengan pemulihan ekonomi yang disampaikan pengusaha melalui diskusi dengan Menteri Bahlil, harap dicatat Pemilu 2024 bukanlah pesta demokrasi pertama yang digelar di masa pandemi. Pilkada 2019 di berbagai daerah dilangsungkan ketika pandemi tengah meruyak.

Saat itu, yang memiliki kepedulian soal bahaya kontestasi demokrasi di tengah pandemi, bukanlah pengusaha, melainkan kalangan sipil. Apakah pilkada tidak berpengaruh pada stabilitas dunia usaha? Bagi pengusaha nasional (Jakarta) mungkin tidak, tapi pengaruh itu sangat terasa bagi pengusaha lokal.

Di tengah desakan kalangan sipil, pemerintah bergeming. Pilkada 2019 tetap berlangsung. Sampai ada kalangan sipil yang berpendapat Pilkada 2019 digelar karena ada kepentingan anak dan menantu presiden.

Baca Juga: Sikap Kami: Kompetisi Tak Pernah Bohong!