• Kamis, 7 Juli 2022

Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN Berdasarkan UU HPP

- Selasa, 15 Maret 2022 | 18:04 WIB
Inilah barang dan jasa yang tidak dikenai PPN berdasarkan UU HPP.
Inilah barang dan jasa yang tidak dikenai PPN berdasarkan UU HPP.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum. Kata umum ini membedakan PPN dengan jenis pajak konsumsi lainnya yang bersifat spesifik, seperti cukai dan bea masuk.

Di Indonesia, mekanisme pengenaan PPN dilakukan melalui pemungutan oleh pihak penjual barang dan/atau pemberi jasa. Pemungut PPN ini disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena mekanisme tersebut, maka PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung.

Pada prinsipnya, pengenaan PPN berlaku untuk semua penyerahan barang atau jasa. Namun dalam UU PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP (UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) terdapat pengecualian (fasilitas) pengenaan PPN (negative list) terhadap beberapa barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP).

Tidak Dikenai PPN (Bukan Objek PPN)

Pasal 4A UU HPP merinci kelompok barang atau jasa yang tidak dikenai PPN (Bukan Objek PPN). Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:
• makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
• uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Sedangkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
• jasa keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.
• jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
• jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
• jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
• jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
• jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Karena bukan objek PPN, maka PKP tidak diperkenankan memungut PPN atas transaksi penyerahan barang/jasa tersebut di atas.

PPN Dibebaskan atau PPN Tidak Dipungut

Selain non-BKP/JKP, pemberian fasilitas PPN dapat berupa PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan pada pasal 16B UU HPP. Pemberian fasilitas PPN ini (dibebaskan dan tidak dipungut) terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
• Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean;
• Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
• Impor Barang Kena Pajak tertentu;
• Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; dan
• Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kertajati Menggeliat, Peluang Bagi Investor

Rabu, 6 Juli 2022 | 22:15 WIB

Isu Krusial Perda RT/RW Provinsi Jabar

Rabu, 6 Juli 2022 | 21:45 WIB

SEMANGAT APAKAH INI?

Senin, 4 Juli 2022 | 22:10 WIB

Sikap Kami: Untung Ada Holywings

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:34 WIB

Sikap Kami: Zillenial

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:14 WIB

Konsekuensi Logis PPPK

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:49 WIB

Sikap Kami: Jari-jari Sambara

Rabu, 22 Juni 2022 | 10:11 WIB

Sikap Kami: OPOP Makin Top

Selasa, 21 Juni 2022 | 12:20 WIB

Sikap Kami: Rindu Kami

Selasa, 7 Juni 2022 | 06:05 WIB

Sikap Kami: Kekuatan di Aare

Kamis, 2 Juni 2022 | 18:32 WIB

Sikap Kami: Robin Hood Trunojoyo

Kamis, 2 Juni 2022 | 10:57 WIB

Sikap Kami: Vatikan

Kamis, 19 Mei 2022 | 12:55 WIB

Sikap Kami: Yang Kurang dari PPDB

Kamis, 19 Mei 2022 | 11:43 WIB

Sikap Kami: Anies-Emil dan Demokrasi Absurd

Selasa, 10 Mei 2022 | 12:15 WIB

Sikap Kami: Tergila-gila WTP

Kamis, 28 April 2022 | 14:11 WIB

Sikap Kami: Don’t Change BJB Team

Selasa, 26 April 2022 | 22:34 WIB

Sikap Kami: Kartu Sakti Apa Lagi, Pak Jokowi?

Selasa, 26 April 2022 | 15:05 WIB
X