Sikap Kami: Ade Armando

BAGAIMANAKAH kita melihat peristiwa kekerasan terhadap pegiat media sosial Ade Armando? Satu hal yang pasti: dia bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Selalu ada hubungan kasualitas.

Kita, tentu saja, menyesalkan dan mengecam terjadinya aksi kekerasan itu. Bagaimanapun, tak ada ruang bagi tindak kekerasan di negeri ini. Karena itu, kita mendorong aparat kepolisian untuk menuntaskan. Seadil-adilnya.

Kenapa seadil-adilnya? Karena itulah yang dirasakan kurang bagi banyak masyarakat saat ini. Keadilan menjadi hal yang paling dirindukan.

Dalam praktik sehari-hari, misalnya, atas tindak kekerasan yang berujung perdamaian, ada dua kemungkinan yang terjadi di panggung peradilan kita. Yang satu proses hukumnya dilanjutkan, satu lainnya dihentikan. Siapa yang dilanjutkan? Jika pelakunya adalah pihak yang bersuara keras terhadap pemerintah, proses bisa dilanjutkan. Begitu pula sebaliknya.

Baca Juga: Bukan Mahasiswa, Polisi Ungkap Profesi Pelaku Pengeroyokan Ade Armando

Tebang pilih dalam penegakan hukum ini kian memicu terjadinya polarisasi di kalangan masyarakat. Kita tidak bisa membantah, hanya ada dua arus besar di negeri kita saat ini: pendukung atau oposisi pemerintah. Kerap, perlakuan hukum terhadap keduanya berbeda, pada kasus yang hampir setara.

Ade Armando adalah salah satu contoh penegakan hukum yang tak setara itu. Hakim PN Jakarta Selatan memerintahkan polisi mencabut surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan hoaks pada 2017, tapi sampai sekarang kasusnya tak jelas.

Sekali lagi, dengan tetap menyatakan prihatin atas kekerasan yang dia alami, kasus hukum yang menjerat dirinya berbeda dengan penyebar kabar bohong yang diduga dilakukan Habib Bahar, misalnya, yang kini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung. Padahal, keduanya semestinya mendapat perlakuan setara.

Baca Juga: Demo Mahasiswa Ricuh dan Ade Armando Dikeroyok, BEM SI: Tidak Ada Sangkut-Pautnya dengan BEM SI