Partai Demokrat Menilai Masih Banyak Cara Selain Menaikkan Harga BBM

 Penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)terus bergulir, salah satunya dari DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai pemerintah tidak semestinya menaikan harga BBM, sebelum mencoba cara lain yang tidak menyengsarakan rakyat.

Partai Demokrat Menilai Masih Banyak Cara Selain Menaikkan Harga BBM

INILAHKORAN,Soreang -  Penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)terus bergulir, salah satunya dari DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menilai pemerintah tidak semestinya menaikan harga BBM, sebelum mencoba cara lain yang tidak menyengsarakan rakyat.

"Kami sudah suarakan menolak, karena kami melihat pemerintah belum mencoba segalanya. Kalau sudah dicoba cara lain dan itu jalan terakhir, baru boleh menaikan. Kan masih ada cara lain, misalnya menaikan pajak batu bara dan nikel, itu kan yang kena cuma pemilik tambang. Kalau naikkan BBM pasti semua kena imbasnya," kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jabar Anton Sukartono Suratto, di Ciparay Kabupaten Bandung, Minggu 11 September 2022. 

Selaiin menaikan pajak tambang, kata Anton, kenapa tidak pemerintah menggenjot ekspor berbagai komoditas unggulan Indonesia ke luar negeri. Tak hanya itu saja, untuk pemerintah juga melakukan pengehamatan (efisiensi) dan perampingan APBN.

Baca Juga : Solusi Dampak Kenaikan BBM, Peneliti dari Kalangan Nahdliyyin dan Komunitas Pesantren Jabar Ciptakan Kapsul N-Hijau 

"Contohnya kenapa Vivo bisa lebih murah, itu artinya Pertamina belum efisien sehingga harganya mahal. Artinya kita minta pemerintah itu berbuat dulu yang terbaik, kalau memang enggak ada jalan lain yah itu pilihan terakhir. Jadi sampai saat ini kami masih menolak," ujarnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Jabar, Dede Yusuf Macan Efendi, menilai rezim yang berkuasa saat ini cenderung represif terhadap kebebasan demokrasi. Hal ini sangat dirasakan oleh berbagai kalangan yang berusaha menyuarakan aspirasi dan kegelisahannya terhadap keadaan saat ini.

"Kami ini pernah 10 tahun menjadi bagian dari pemerintahan, kemudian delapan tahun terakhir ini juga kami melihat mana yang sudah baik dan bagus, mana yang harus diperbaiki. Demokrat mengusung perubahan dan perbaikan," katanya.

Dede mencontohkan,  berbagai permasalahan yang muncul dan harus diperbaiki oleh pemerintah saat ini,  misalnya kasus yang saat ini sedang ramai, yakni Ferdy Sambo. Kemudian konflik harga-harga tinggi dan juga inflasi yang tinggi. Hal yang harus dipelajari kenapa bisa muncul dan harus dicari solusinya.(rd dani r nugraha).


Editor : asayuti