Pembebasan Lahan Kereta Cepat, Bekasi Paling Minim

Dari delapan daerah di Jawa Barat, progres pembebasan bidang tanah pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC di Kota maupun Kabupaten Bekasi tergolong paling minim. Pembebasan bidang tanah di kedua wilayah tersebut baru selesai sekitar 40 persen. 

Pembebasan Lahan Kereta Cepat, Bekasi Paling Minim
Dari delapan daerah di Jawa Barat, progres pembebasan bidang tanah pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC di Kota maupun Kabupaten Bekasi tergolong paling minim. Pembebasan bidang tanah di kedua wilayah tersebut baru selesai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Risky Andrianto

INILAH, Bandung-Dari delapan daerah di Jawa Barat, progres pembebasan bidang tanah pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC di Kota maupun Kabupaten Bekasi tergolong paling minim. Pembebasan bidang tanah di kedua wilayah tersebut baru selesai sekitar 40 persen. 

Diketahui, untuk pembangunan Kereta Api Cepat ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jabar sedang berupaya membebaskan 7.400 bidang tanah. 

"Ditargetkan pada tahun 2019 ini pembebasan bidang tanah (Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung) bisa selesai,"  ujar Kepala Kanwil ATR/BPN Jabar Yusuf Purnama.

Adapun Kota dan Kabupaten Bekasi memiliki bobot yang sama, yakin baru tuntas sekitar 40 persen. Menurut Yusuf, hal itu lantaran terdapat beberapa persoalan terkait tanah yang sejak dari awal memang bermasalah.

"Itu Bekasi baru 40 persen, karena ada persoalan tanah yang sejak semula itu masalah. Bukan karena kena rel saja tapi sejak semula memang bermasalah, tumpang tindih kepemilikan sama sertifikat ganda. Dua-duanya sama itu, kabupaten dan kota bobotnya sama," paparnya. 

Selain Kota dan Kabupaten Bekasi, progres pembebasan bidang tanah pada beberapa daerah lainnya yang terlewati pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung sudah di kisaran 60 persen.  Namun untuk Kabupaten Bandung, dia mengklaim sudah mencapai 100 persen. 

Adapun yang baru 60 persen itu, salah satunya Kota Cimahi yang memang masih menyisakan beberapa bidang tanah untuk pembebasan. Hanya saja, menurut aturan dan mekanisme yang ada, sisa bidang tanah tersebut masih terlalu luas dan tidak bisa diganti rugi. 

"Semuanya kan ada delapan (kabupaten kota), aman yang dari waktu ke waktu sudah bisa kita selesaikan," ucapnya. 

Dia katakan, pihaknya melakukan berbagai kajian pada bidang tanah tersebut yang dipakai usaha oleh masyarakat. Di mana kajian-kajian itumembutuhkan analisa dan pertimbangan-pertimbangan sampai dengan legal opinion dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat- Daerah (TP4D).

"Agar kami tidak salah dalam menentukan dibayar berapa jumlahnya," katanya. 

Diketahui Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu fokus pembangunan infrastruktur pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Laju lambat pembangunan proyek yang sudah diresmikan Jokowi sejak 21 Januari 2016 lalu. 

Sementara itu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika mengungkapkan kemajuan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini telah mencapai 15,03 persen.

"Kereta cepat progress sampai dengan saat ini sudah sekitar 15 persen. 15 persen itu di tahun ini forecast, kita akumulasi akan menjadi 60 persen, ujar Presiden Direktur (Presdir) Wika Tumiyana kepada wartawan di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (30/4/2019).

Dia menjelaskan bahwa hal tersebut didorong oleh beberapa jalur utama, di mana terowongan utama berada di Halim dengan Tunnel Boring Machine (TBM) sudah beroperasi di sana.

"Pilar sudah mulai terbangun di Km 94 sudah mulai berdiri semua di sana, sedangkan di Km 19 sudah mulai ada tiga pilar yang mulai berdiri," kata Tumiyana.

Presdir Wika itu juga menambahkan bahwa pembebasan lahan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini telah mencapai 96 persen. "Dalam proyek kereta cepat itu kita juga akan membangun properti baru. Ada tiga kawasan besar, pertama di Karawang, terus yang kedua berada di Tegalluar, perbatasan Bandung dan kawasan ketiga yang paling besar berlokasi di Walini," ujar Tumiyana.

Walini, menurut dia, akan menjadi kota baru yang dikembangkan oleh pihaknya. Dengan tiga titik kawasan tersebut maka perkiraan pendapatan atau revenue forecast sebesar Rp266,1 triliun.

Menurut data yang dilansir Wika, total lahan yang akan dikembangkan dalam jalur proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini seluas 1.988 hektare. Total lahan itu terdiri dari Halim seluas 18 hektare, Karawang seluas 250 hektare, Tegalluar 450 hektare dan Walini seluas 1.270 hektare.

Kereta api cepat Jakarta-Bandung ini akan diintegrasikan dengan TOD (Transit Oriented Development) guna menciptakan pusat ekonomi baru. Pendapatan tidak hanya berasal dari tiket, namun juga dari aktivitas-aktivitas perekonomian di area TOD.

"Kita terbuka dalam hal ini kereta cepat tersebut akan menggandeng semua pengembang di seluruh dunia, untuk bisa ikut mendorong trafik menuju ke properti-properti yang ada. Kalau kita mau undang universitas maka kita akan mengundang universitas bertaraf internasional, termasuk yang nasional," kata Tumiyana. (Rianto Nurdiansyah)


Editor : JakaPermana