Pemkot Bogor Evaluasi Tiga OPD Status Quo 

Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Organisasi Setda Kota Bogor kini masih mengkaji tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kondisinya status quo. Tiga OPD itu yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). 

Pemkot Bogor Evaluasi Tiga OPD Status Quo 
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Organisasi Setda Kota Bogor kini masih mengkaji tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kondisinya status quo. Tiga OPD itu yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD), dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). 

Plh Wali Kota Bogor Ade Syarif Hidayat mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya menggelar Sosialisasi Bidang Kelembagaan. Aturan penataan perangkat daerah yang menjadi acuan yaitu berdasarkan PP No 18/2016 dan kewenangan yang diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, untuk sementara penataan unit pelaksana teknis darah (UPTD) itu berdasarkan Permendagri No 12/2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD telah dievaluasi dan dibentuk 36 UPTD. 

Ade mencontohkan, terdapat regulasi dari pemerintah pusat yang apabila diterapkan di daerah terdapat beberapa kendala. Itu terkait proses pembentukannya karena tidak ada kesinkronisasian antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya terkait penerapan Permendagri No 11/2019. 

"Sedangkan, dalam ketentuan Permendagri No 99/2018 menyebutkan evaluasi penataan perangkat daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta sinergis secara berkelanjutan," jelasnya.

Dia meyakinkan, setiap OPD yang didirikan itu bertujuan menjadi perangkat daerah yang modern dan berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Ade mengakui, tiga OPD status quo dikarenakan Pemkot Bogor belum menerapkan PP No 18/2016. Berdasarkan hal itu, pihaknya saai ini maish menggelar evaluasi dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat.

Halaman :


Editor : donramdhani