Pengangguran Tertinggi , Pemprov  Jabar Minta Jangan Dibandingkan Dengan Provinsi Lain

Menyikapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Jawa Barat di urutan pertama, dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Pengangguran Tertinggi , Pemprov  Jabar Minta Jangan Dibandingkan Dengan Provinsi Lain
Menyikapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Jawa Barat di urutan pertama, dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia./Humas Pemprov Jabar

INILAHKORAN, Bandung  Menyikapi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Jawa Barat di urutan pertama, dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.

Dimana 2,13 juta jiwa dinyatakan menganggur dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 8,31 persen,  dikatakan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum jangan dijadikan tolok ukur.

Pak Uu –sapaan Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan, tingginya jumlah pengangguran di Jawa Barat tidak lepas dari jumlah penduduk yang mencapai 50 juta jiwa. Tertinggi di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Sehingga wajar bila jumlah pengangguran terlihat paling tinggi dibandingkan daerah lain, meski secara persentase menurutnya terbilang kecil.

Baca Juga : Bisa Diakses di Ponsel, Guru SLB di Lingkungan KCD III Ini Ciptakan Metode Pembelajaran ABK Melalui Game Interaktif

Atas dasar itu, dia meminta untuk tidak terus membandingkan dengan daerah lain karena kondisi populasi dan demografinya yang berbeda. Demikian pula dengan TPT, yang dikatakannya sudah ada penurunan dalam dua tahun terakhir. Sebab pada 2020 lalu, sempat di angka 10,46 persen dan 2021 di 9,82 persen. Sementara pada 2022 sudah berada di angka 8,31 persen, meski belum lebih baik ketimbang tahun 2019 yang hanya 8,04 persen.

“Memang, pengangguran di Jawa Barat tertinggi dibandingkan provinsi lain. Tapi secara rata-rata angka, sama dengan provinsi lain persentasenya. Kita penduduk 50 juta jiwa. Daerah lain ada penduduknya hanya enam juta jiwa. Itu kalau di kita, hanya penduduk di Bogor saja. Tapi harus diingat, pemerintah terus berupaya menekan pengangguran dan angka kemiskinan, termasuk Jawa Barat. Yang penting itu ada progres dari tahun ke tahun,” ujarnya Jumat (18/11/2022) lalu.

“Menurut kami, tidak mungkin pengangguran, kemiskinan menghilang. Terpenting ada progres, apalagi yang namanya kehidupan itu berputar,” sambungnya.

Baca Juga : FOTO : Diskusi Japri, Filosofi Toilet

Pelbagai kebijakan pun telah dilakukan kata Pak Uu, dalam menekan jumlah pengangguran di Jawa Barat. Termasuk dengan mendorong generasi calon pekerja untuk mengeksplor diri dan meningkatkan kemampuan, termasuk jaringan agar dapat mendapatkan pekerjaan usai menamatkan pendidikannya.

“Pertama dalam menekan pengangguran, SMK dengan vokasi yang kuat. Jadi ketika mereka keluar, tidak mengandalkan ijazah saja tapi ada kemampuan. Mahasiswa juga. Semuanya harus pandai membangun komunikasi dan jaringan, kalau tidak begitu. Sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kami membuka cakrawala mereka, selain disiplin keilmuan juga harus pandai bergaul,” terangnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rachmat Taufik Garsadi menambahkan, selama tiga tahun terakhir telah ada perbaikan terkait jumlah pengangguran di Jawa Barat. Kendati diakuinya masih tertinggi di Indonesia, yang diakibatkan beberapa faktor. Salah satu faktor kata dia adalah, adanya migrasi pekerja dari luar provinsi karena tergiur upah tinggi di perusahaan-perusahaan Jabar.

Baca Juga : Atalia Praratya Influential Woman in Local Government of The Year

“Pengangguran selama tiga tahun trennya sudah bagus. Agustus 2021 lapangan pekerjaan yang terserap 1.300an orang. Tapi memang kenyataannya masih begitu, karena banyak pendatang sehingga peningkatan lapangan kerja tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja baru. Makanya kita masih tertinggi, 8,31 persen yang walaupun investasi terbesar. Jadi masalahnya itu menurut saya,” beber Taufik.

Sementara menyikapi potensi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran oleh perusahaan di Jawa Barat, Taufik menjelaskan sejauh ini memang telah terjadi meski masih relatif kecil. Rerata PHK terjadi di perusahaan tekstil yang berada di Kabupaten Subang, Sukabumi dan Purwakarta imbas dari krisis global.

Kendati demikian, pihaknya telah melakukan berbagai upaya termasuk dalam penanganan korban PHK melalui program bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), berkolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan agar mereka dapat segera kembali memiliki pekerjaan pasca menganggur, dampak dari perusahaan yang pailit.

Baca Juga : Cadisdik Wilayah XI Jabar Berkomiten Penuhi Hak Dasar Siswa dengan Rutin Distribusikan Ijazah

“PHK di Jawa Barat masih relatif kecil, sekitar 4800an. Itu berdasarkan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sebab setiap kali PHK, otomatis JHT mereka diambil. Ini sebenarnya di Jawa Barat yang besar itu bukan PHK, tapi tenaga kontrak yang habis masa kerjanya dan tidak diperpanjang. Dari pihak APINDO juga menyampaikan, jika situasi dunia tetap begini kemungkinan banyak perusahaan garmen terutama yang tutup. Tapi mudah-mudahan saja tidak terjadi. Sejauh ini yang paling banyak itu (PHK) Subang, Sukabumi dan Purwakarta. Purwakarta ini karena banyak yang tutup, tahun sekarang saja ada tiga perusahaan yang tutup,” harapnya.

“Langkah kita, bersama pemerintah kota dan kabupaten melakukan pendekatan dengan industri padat karya khsusunya. Selain mendorong produk yang selama ini di ekspor untuk dipasarkan di Jawa Barat supaya bisa bertahan. Selain itu kita ada program dari pemerintah khusus untuk PHK. Kita memfasilitas JKP, supaya mereka mendapatkan haknya seperti pelatihan, akses mencari kerja atau membuat pekerjaan.,” tandasnya. (Yuliantono)***

 

Baca Juga : Pemprov Terus Minta Dukungan Pemerintah Pusat Pulihkan Sungai Citarum


Editor : JakaPermana