Permasalahan Redistribusi Tanah Eks HGU di Pancawati, Rudy Susmanto Berkaca pada PP Nomor 24 Tahun 1997

Rudy Susmanto menilai permasalahan redustribusi tanah eks HGU di Pancawati harus berkaca pada PP Nomor 24 Tahun 1997.

Permasalahan Redistribusi Tanah Eks HGU di Pancawati, Rudy Susmanto Berkaca pada PP Nomor 24 Tahun 1997
Adanya permasalahan redistribusi tanah eks HGU di Pancawati diniali Rudy Susmanto harus berkaca pada PP Nomor 24 Tahun 1997.

INILAHKORAN, Caringin - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menilai permasalahan redustribusi tanah eks HGU di Pancawati harus berkaca pada PP Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam kasus tersebut, Rudy Susmanto menyayangkan terjadinya perjanjian pinjam nama antara para petani penggarap dengan orang yang mengaku menguasai lahan seluas 14 hektare yaitu Aceng Burhan. Ujungnya, permasalahan redistribusi tanah eks HGU di Pancawati mencuat ke permukaan.

Menurutnya, perjanjian pinjam nama tersebut melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selain itu, Rudy Susmanto menyebutkan permasalahan redistribusi tanah eks HGU di Pancawati itu terjadi lantaran adanya jual beli lahan redistribusi tanah ke masyarakat luar Desa Pancawati.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Bahar bin Smith, Fadli Zon dan Refly Harun Hadir di PN Bandung

"Perjanjian pinjam nama, penjualan lahan redistribusi tanah ke masyarakat luar desa tersebut dan luas redistribusi tanah yang melebihi satu hektare akibat perjanjian pinjam nama tentunya melanggar PP Nomor 24 Tahun 1997 dan KUHP hingga layak kalau masuk ke ranah hukum," kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Kamis 7 Juli 2022.

Wakil Ketua Sekjend DPP Partai Gerindra itu menuturkan, dirinya sedang meminta ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor kronologis penyerahan sertifikat hak milik (SHM) kepada ratusan petani di empat desa Kecamatan Caringin dan Kecamatan Ciawi pada 30 Mei Tahun 2016 lalu.

Halaman :


Editor : inilahkoran