• Kamis, 28 Oktober 2021

MK Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja, Rizal Ramli: MK Adalah Mahkamah Kekuasaan

- Jumat, 24 September 2021 | 21:59 WIB
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta. ( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.)
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta. ( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.)

INILAHKORAN, Bandung - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri era Presiden Abdurahman Wahid, Rizal Ramli angkat bicara mengenai penolakan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi UU Cipta Kerja.

Melalui akun Twitter-nya, Rizal Ramli menyebut MK adalah 'Mahkamah Kekuasaan' bukan Mahkamah Konstitusi. Dia mengaku atas penolakan MK terkait uji materi ini telah diprediksinya jauh-jauh hari.

"Kan sudah jauh2 hari ditebak bahwa MK adalah “Mahkamah Kekuasaan”, bukan Mahkamah Konstitusi @officialMKRI," cuit Rizal Ramli, Kamis, 24 September 2021.

Baca Juga: MK Kabulkan Pencabutan Uji Materi UU yang Diajukan MAKI

Lebih lanjut, Rizal juga menyebut sikap MK yang menolak uji materi UU Cipta Kerja ini menunjukkan lembaga penjaga konstitusi ini tidak mempertimbangkan dengan objektif dan independen.

"Tidak bisa mempertimbangkan dengan objektif dan independen," tuturnya.

Diketahui, MK menolak gugatan SBSI perihal Uji Materiil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan karena SBSI tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio). (Yosep Saepul Ramdan).***

Editor: suroprapanca

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mohammed Rashid Sebut Persib Mulai Mendekati Target

Kamis, 28 Oktober 2021 | 14:32 WIB

Mohamed Rashid Mulai Bosan, Ada Apa Ya?

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:05 WIB
X