• Kamis, 30 Juni 2022

Ratusan Nakes Garut Minta Perhatian Pemerintah

- Kamis, 23 Juni 2022 | 20:20 WIB
ekitar 500 honorer tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Garut tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) beramai-ramai menggeruduk gedung DPRD Garut, Kamis (23/6/2022). (Zainul Mukhtar)
ekitar 500 honorer tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Garut tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) beramai-ramai menggeruduk gedung DPRD Garut, Kamis (23/6/2022). (Zainul Mukhtar)


INILAHKORAN, Garut-Sekitar 500 honorer tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Garut menggeruduk gedung DPRD Garut, Kamis (23/6/2022).

Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) itu terdiri dari perawatan dan bidan di rumah sakit dan puskesmas-puskemas yang ada di Kabupaten Garut.


Mereka mendesak DPRD menyampaikan aspirasi mereka untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah berkaitan status kepegawaian dan kesejahteraan mereka yang selama ini terkesan dianaktirikan.

Baca Juga: Mini Album Kedua VIVIZ Siap Rilis, Simak Jadwalnya!

Mereka berharap dapat diangkat sebagai ASN. Dari jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).


Di hadapan Komisi 4 DPRD Garut, mereka mengeluhkan, selain minimnya kuota pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari formasi nakes, baik jalur CPNS maupun PPPK, mereka juga mempertanyakan adanya honorer di luar instansi pemerintah dan bahkan luar wilayah kerjanya yang diangkat jadi ASN.


Belum lagi soal kesejahteraan mereka yang sangat minim, dan terpaut jauh dari besaran upah minimum kabupaten (UMK). Tidak sedikit di antara honorer nakes hanya mendapatkan upah sekitar Rp300 ribu per bulan.

Baca Juga: Resmi Bubar, 37 Jemaah Khilafatul Muslimin dari Cimahi dan KBB Deklarasikan Kembali ke Pangkuan NKRI


Kekhawatiran menghantui masa depan nasib mereka terutama dengan munculnya wacana penghapusan honorer berlaku paling lambat hingga 23 Nopember 2023.


Dalam pernyataan sikapnya disampaikan Wakil Ketua FKHN Garut Rifki M Rifandi, FKHN Garut meminta Pemkab Garut dan DPRD Garut mendukung penambahan kuota ASN formasi nakes di Garut disesuaikan dengan jumlah ketenagakerjaan yang ada di data Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) masing–masing puskesmas.

Halaman:

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ricky Kambuaya Tak Merasa Asing di Persib

Selasa, 28 Juni 2022 | 15:31 WIB
X