Purwakarta Masuk PPKM Level 2, Ini Pelonggaran yang Bisa Dilakukan

Kabupaten Purwakarta kini berstatus PPKM Level 2 bersama sembilan kabupaten/kota di Jawa Barat. Apa saja relaksasi yang boleh dilakukan?

Purwakarta Masuk PPKM Level 2, Ini Pelonggaran yang Bisa Dilakukan
Anne Ratna Mustika Bupati Purwakarta

INILAHKORAN, Purwakarta – Kabupaten Purwakarta kini berstatus PPKM Level 2. Apa saja yang boleh direlaksasi setelah itu?

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hingga 13 September 2021 mendatang. Kabar baiknya, Kabupaten Purwakarta berhasil turun menjadi berstatus PPKM Level 2.

Melansir lembaran Inmendagri Nomor 39 pada Selasa 7 September 2021, sebanyak 10 daerah di Jawa Barat berstatus Level 2.

Selain Purwakarta, daerah lainnya adalah Kabupaten Kuningan, Sukabumi, Pangandaran, Purwakarta, Majalengka, Karawang, Indramayu, Ciamis, Cianjur dan Garut.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan kondisi Covid-19 di Purwakarta sudah melandai, hanya tersisa 86 kasus aktif. Ia mengungkapkan hal tersebut saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Babakancikao.

Baca Juga: Kabupaten Cirebon Harusnya Masuk PPKM Level 1, Rata-rata Desa Sudah Zona Hijau

Seiring dengan melandainya kasus Covid-19 tersebut, zona hijau di Purwakarta semakin bertambah.

“Zona hijau kita sudah bertambah empat kecamatan. Lebih banyak yang zona kuning. Zona merah ada di tiga kecamatan, itu pun karena dua kecamatan tersebut merupakan daerah industri,” ujar Ambu Anne.

Anne Ratna Mustika menambahkan keterisian tempat tidur rumah sakit atau BOR di Purwakarta juga semakin menurun. Saat ini BOR di Purwakarta sudah di bawah angka 10 persen.

"Jadi kita berharap bahwa laju penyebaran covid-19 akan terus menurun," ujarnya.

Anne Ratna Mustika juga memastikan pemerintah hari ini sedang terus melakukan peningkatan kecepatan vaksinasi di semua Kecamatan. Adapun target vaksinasi Covid-19 mencapai 1.000 dosis per hari.

Baca Juga: PPKM Level Tiga Terkendali, Oded Klaim Kota Bandung Semakin Sehat

Lalu, bagaimana pelonggaran yang bisa dilakukan setelah memasuki PPKM Level 2? Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 dijelaskan, pada sektor yang tergolong non esensial di wilayah PPKM Level 2, karyawan yang sudah vaksin bisa bekerja dari kantor (WFO).

Meski demikian, kapasitas karyawan yang bisa WFO dibatasi sebanyak 50 persen. Hal ini berbeda dengan wilayah PPKM level 3, di mana 100 persen karyawan masih diwajibkan WFH (work from home/kerja dari rumah).

Baca Juga: Sikap Kami: Masih Perlukah PPKM?

Adapun untuk ketentuan bekerja di kantor atau WFO pada sektor esensial, aturan selama PPKM diperpanjang adalah sebagai berikut:

1.Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Sektor yang termasuk di dalamnya yakni keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer)).

2.Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75 persen staf, sektor yang termasuk di dalamnya yakni pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dan perhotelan non penanganan karantina.

3.Hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75 persen staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 50 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan, serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 7 September 2021, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan. Aturan ini berlaku untuk industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian.

 


Editor : inilahkoran