• Senin, 24 Januari 2022

Anggota Komisi X DPR RI Ungkap Sejumlah Problem SLB di Jabar

- Selasa, 11 Februari 2020 | 10:20 WIB
Seorang guru memberikan pelajaran di SLB ABCD Caringin, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/1/2020). Sebanyak 25 siswa tidak mampu di SLB ABCD tidak dibebankan biaya sekolah guna mendapatkan kesetaraan pendidikan seperti siswa difabel lainnya. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama
Seorang guru memberikan pelajaran di SLB ABCD Caringin, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/1/2020). Sebanyak 25 siswa tidak mampu di SLB ABCD tidak dibebankan biaya sekolah guna mendapatkan kesetaraan pendidikan seperti siswa difabel lainnya. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama

INILAH, Bandung- Sejumlah permasalahan dihadapi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Indonesia, tak terkecuali di Jawa Barat. Hal tersebut meliputi sarana dan prasarana hingga kelangsungan guru yang mendampingi siswa didik.

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, sejauh ini bantuan dari pemerintah untuk SLB cenderung sama dengan sekolah umum. Di mana baru diberikan batuan sarana dan prasana bila memiliki sebanyak 100 siswa. Begitu pula mengenai Bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana  batasan sekolah kecil harus memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa. 

"Sementara siswa SLB umumnya sangat tergantung dari kondisi mereka. Kalau ada yang kondisinya drop terus gak berangkat (sekolah), orangtua yang enggak punya uang nganter anaknya biasanya kemudian tidak berangkat sekolah," ujar Ledia, belum lama ini.

Selain itu, Ledia menyampaikan, problem yang dihadapi SLB juga adalah tidak ada lagi pengangkatan guru. Hal ini memang tidak hanya terjadi pada SLB, namun bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi sangat penting mengingat memerlukan pendampingan yang lebih ekstra. 

Ledia mengatakan, sejumlah SLB di Bandung Timur pun mengeluhkan hal tersebut, sebab cukup banyak guru-guru yang menjelang pensiun. 

"Kebanyakan SLB di Jabar dan juga di Indonesia adalah swasta. Swasta itu sebenarnya bantuan terbesar dari pemerintah adalah guru-guru PNS yang ditaro atau ditugaskan di SLB (swasta) itu tadi. Ini menjadi bagian yang harus diperhatikan betul," paparnya.

Bilamana pada sekolah umum memiliki kekhawatiran terkait status guru honorer, namun untuk guru SLB adalah terkait gaji yang masih di bawah. Padahal, Ledia katakan, kadang kala guru SLB harus seperti asisten untuk siswa didiknya, mengingat  beberapa kondisi anak penyandang disabilitas memerlukan pendampingan yang betul-betul.

"Jadi PR kita masih banyak terkait dengan SLB, yaitu ketersediaan guru, memanusiakan  sukarelawan, juga keberadaan guru-guru PNS di sekolah swasta, dan sarana pra-sarana," katanya. 

Lebih lanjut, Ledia menyampaikan, terkait SLB merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. 

"Paling besar di Jabar harus ada perhatian lebih khusus karena ini tanggung jawabnya provinsi, bukan kota kabupaten maka harus sangat serius," paparnya.

Ledia berharap, pengalokasian dana untuk SLB harus dilakukan secara ekstra. Soal bantuan, pihaknya berharap tidak disamakan dengan sekolah umum. 

"Karena harusnya lebih besar. Sekarang masi sangat minim alokasi anggarannya baik di pusat ataupun di daerah," katanya. 

Dia juga mengaku, mendapat kabar dari sejumlah guru SLB di Kota Bandung, bahwa  prevelensi anak-anak penyandang disabilitas meningkat. 

"Karena ada yang orang tuanya tidak mampu sehingga kekurangan gizi akhirnya anaknya mengalami gangguan, atau karena kehamilan yang tidak diinginkan, ini menjadi perbincangan kami," katanya. (Riantonurdiansyah)

Halaman:
1
2

Editor: Bsafaat

Terkini

Jadwal SIM Keliling Tangsel Sabtu 22 Januari 2022

Sabtu, 22 Januari 2022 | 08:56 WIB

Jadwal SIM Keliling Karawang Sabtu 22 Januari 2022

Sabtu, 22 Januari 2022 | 08:04 WIB
X