• Kamis, 23 September 2021

DPRD Kab Cirebon Diminta Audit SKPD Penghasil PAD, Banyak yang Menguap?

- Senin, 20 Juli 2020 | 15:30 WIB
Staf ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pemkab Cirebon, Abraham Muhamad. (Maman Suharman)
Staf ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pemkab Cirebon, Abraham Muhamad. (Maman Suharman)

INILAH, Cirebon - Staf ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pemkab Cirebon, Abraham Muhamad meradang. Mantan Kadishub yang terkenal vokal itu meminta semua DPRD Kabupaten Cirebon, melakukan audit kepada SKPD yang menghasilkan PAD. Ada apa? 

Abraham curiga, banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan, namun menguap tidak jelas dan diduga masuk  kantong-kantong oknum pejabat.

"Sudah bukan rahasia umum lagi. Semua SKPD yang menghasilkan PAD selalu mengaku rugi. Atau dalam laporannya selalu kecil menghasilkan PAD. Padahal kenyataannya, mana ada SKPD yang mengahasilkan PAD itu bisa rugi," kata Abraham, Senin (20/7/2020).

Menurut Abraham, banyaknya dugaan penguapan PAD, karena selama ini Pemkab Cirebon tidak melakukan perizinan satu pintu. Harusnya, semua perizinan yang nantinya menghasilkan PAD, ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon. Padahal, gedung dan fasilitas lainnya sudah dibangun, sehingga tidak ada alasan lagi.

"Esensial keterkaitan dengan PAD, motornya ada di BAPEDA. Tapi semua itu forosnya ada di DPMPTSP. Tapi yang disayangkan, kenapa setiap SKPD yang menghasilkan PAD, seperti tidak rela proses perizinannya dikerjakan dalan satu pintu. Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya," jelasnya.

Dia menjelaskan, hampir semua SKPD saat ini menghasilkan PAD. Abraham mencontohkan, Dishub dan  Disperindag bisa menghasilan retribusi dari pengelolaan parkir. Dinas pertanian juga bisa menghasilan PAD dari pembayaran alih fungsi lahan. Sementara Dispenda bisa menghasilkan PAD dari PBB. Justru dengan masih dikuasainya pengurusan izin lewat OPD, banyak kesulitan investor ketika akan mengurus izin. 

"Kalau saja satu pintu melalui DPMPTSP, pengusaha juga akan merasa terbantu. Otomatis PAD kita juga makin bisa dikelola dengan profesional. Kenyataan sekarang, kemana duit PAD yang sangat besar itu. Jangan sampai masuk kekantong pribadilah," jelas Abraham.

Abraham juga menyoroti, semrawutnya pengelolaan keuangan daerah Pemkab Cirebon. Selama ini akunya, PAD yang dihasilkan diduga tidak pernah jelas. Keuangan BUMD dan BLUD, juga rawan penyimpangan. Masalahnya, tidak pernah yang namanya keuangan BUMD dan BLUD dipublikasikan ke publik. Padahal, harusnya laporan keuangan bisa diakses oleh semua masyarakat Kabupaten Cirebon.

"Keuangan BUMD yaitu PDAM dan BPR, tidak pernah dipublikasikan. Hal itu sama dengan tertutupnya laporan keuangan BLUD yaitu RSUD Waled dan Arjawinangun. Ini yang harus kita rubah. Kalau mereka rugi, tunjukan dimana kerugiannya. Saya tidak percaya,  BUMD dan BLUD pasti untung kok," jelas Abraham.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Terkini

Besok Gerindra Distribusikan 50 Ribu Vaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:00 WIB

DPRD Setujui Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2022

Kamis, 23 September 2021 | 12:06 WIB

Garut PPKM Level 2, Helmi Budiman: Jangan Lengah!

Senin, 20 September 2021 | 19:51 WIB
X