• Jumat, 17 September 2021

PDAM Kabupaten Cirebon Masih Defisit, Berlindung pada SE Mendagri?

- Minggu, 2 Agustus 2020 | 15:00 WIB
Foto: Maman Suharman
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan meminta agar Perusahaan Daerah Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Jati tidak berlindung pada Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 690/477/SJ-2009. 

Dia mengatakan, justru dengan adanya SE tersebut hingga saat ini PDAM belum pernah memberikan PAD sama sekali. Alasannya, cakupan layanan masih belum tembus 80%.

Yoga menjelaskan, adanya SE tersebut harusnya menjadi evaluasi PDAM. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD disebutkan ada tim pengawas. Menurutnya, kala suatu BUMD dalam kurun lima tahun ini selalu ada kerugian maka wajib dievaluasi. 

Menurutnya, DPRD Kabupaten Cirebon juga perlu tahu apa yang menjadi penyebab kerugiannya selama lima tahun ini. Bagaimana pun, setiap tahunnya ada rapat kerja dengan DPRD. Selain itu,  dalam PP Nomor 54 tahun 2017 itu harus ada audit dari akuntan publik. Artinya, sektor mana yang perlu digenjot, supaya cakupan layanan PDAM ini bisa mencapai 80 persen. 

"Jangan sampai SE Mendagri ini dijadikan tameng bagi seluruh BUMD yang ada. Jadi PDAM jangan berlindung di dalam SE Mendagri yang ada saat ini," kata Yoga, Minggu (2/8/2020).

Sementara itu, salah seorang pegawai di PDAM Tirta jati yang enggan disebutkan namanya membeberkan hal yang tidak terduga. Menurut sumber ini, sebenarnya pada 2018 lalu Dirut PDAM Tirta Jati Suharyadi berjanji akan memberikan laba keuntungannya ke Pemkab Cirebon. Bahkan, dipublikasikan ke media yang sampai sekarang pun masih ada bukti beritanya. Sayangnya, sampai sekarang janji tersebut tidak pernah terwujud.

"Dulu dirut pernah ngomong sudah mau memberikan keuntungan. Nah sekarang malah bicaranya  karena ada SE Mendagri. Bukti berita di TV nya sampai sekarang saya masih pegang, karena ada di Youtube," aku sumber ini.

Sebelumnya, Suharyadi mengaku PDAM Tirta Jati yang dipimpinnya itu belum memberikan PAD bukan tanpa alasan. Namun, dikarenakan cakupan layanan Perumda Tirta Jati belum mencapai 80% maka Perumda tidak wajib menyetorkan PAD.

Suharyadi juga beralasan, dasar yang dipakai Perumda adalah Perda Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 76 ayat 3. Minimnya cakupan layanan Perumda Tirta Jati itu, lantaran kontur di beberapa wilayah Kabupaten Cirebon minim sumber air. Di mana, karakteristik kondisi alam Kabupaten Cirebon jika musim hujan banjir dan ketika musim kemarau kering.

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

X