• Kamis, 23 September 2021

PAD UMC Belum Jelas, Dinas Terkait Teledor?

- Minggu, 23 Agustus 2020 | 15:30 WIB
Foto: Maman Suharman
Foto: Maman Suharman

INILAH,  Cirebon - Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkab Cirebon Abraham Muhamad kembali berkicau. Kali ini, dia menyoroti kasus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). 

Menurutnya, Pemkab dan dinas terkait teledor dengan membiarkan UMC sampai saat ini belum membayar denda. Padahal jelas-jelas, pembayaran denda UMC ke Pemkab Cirebon merupakan sumber PAD yang cukup besar.

"Katanya Pemkab sedang meningkatkan PAD. Bangunan kampus UMC yang belum memiliki IMB kan bisa jadi sumber PAD. Harusnya cepat berikan sanksi, hitung nilainya berapa. Ini sih aneh, Pemda seperti tidak punya keberanian," kata Abraham lewat sambungan telepon selulernya, Minggu (23/8/2020).

Abraham menjelaskan, sikapnya tersebut merupakan sebuah otokritik buat OPD terkait dalam menjalankan tugas dan fungsi kewenangannya. Satpol PP ungkapnya, kenapa sampai sekarang tidak memberikan surat teguran. Padahal jelas-jelas UMC tidak memiliki IMB, sementara bangunan sudah berdiri dan proses perkuliahan sudah berjalan. Dirinya mempertanyakan, apakah ketidak beranian Satpol PP karena Kasatpol PPnya seorang dosen juga 

"Saya juga mantan Kasatpol PP. Kalau ada pelanggaran ya proses sesuai aturan. Satpol PP kan bagian dari penegakan perda. Ini ada Perda dilanggar, tapi terkesan dibiarkan," jelas Abraham.

Dia memberikan solusi, supaya Kasatpol PP segera melayangkan surat teguran ke UMC. Kalau surat teguran satu sampai tiga tidak diindahkan UMC, maka Satpol PP berhak melakukan penyegelan pada semua bangunan kampus UMC yang tidak ada IMB nya.

"Kalau Pemda sedang menghitung denda yang harus dijatuhkan, itu hanya alasan saja. Kalau menunggu di bagian hukum ya kelamaan. Toh sudah ada ko hitungannya. Dinas Kimrum kan ada bagian penghitungan bangunan, mereka sudah pasti tahu, berapa nilai sanksi yang akan dijatuhkan," jelas Abraham.

Abraham juga menyayangkan pihak dewan, yang terkesan diam dengan persoalan tersebut. Harusnya mereka juga terus menekan Pemkab Cirebon supaya segera memberikan sanksi berupa pembayaran denda, kepada pihak UMC. Pihak perizinan juga dinilai hanya berpangku tangan, tanpa memberikan edukasi kepada manajemen UMC, berkaitan dengan mekanisme perizinan yang harus ditempuh. (Maman Suharman)

Editor: donramdhani

Terkini

Garut PPKM Level 2, Helmi Budiman: Jangan Lengah!

Senin, 20 September 2021 | 19:51 WIB
X