• Sabtu, 18 September 2021

Hore... UMC Bakal Bebas Bayar Denda

- Senin, 31 Agustus 2020 | 15:00 WIB
Foto: Maman Suharman
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Persoalan  IMB Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC) di kampus II Watubelah masih menjadi persoalan. Hingga saat ini, Pemkab Cirebon sama sekali belum menjatuhkan sanksi berupa pembayaran denda untuk bangunan UMC yang sudah berdiri tapi belum memiliki IMB. 

Padahal, rumor yang berkembang mengatakan, pembayaran denda tersebut mencapai angka milliaran. Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Mahmud Jawa mengaku heran dengan sikap Pemkab Cirebon. Padahal, sejak dipanggil dewan, UMC sudah menantang Pemkab agar segera mengeluarkan sanksi, dan berapa nominal yang harus dibayarkan. Sementara, pembayaran denda tersebut, masuk kedalan PAD Pemkab Cirebon.

"Saya juga tidak habis pikir. Kenapa sampai sekarang Pemkab Cirebon belum juga menghitung berapa denda yang harus dibayar UMC. Kalau dihitung, sekitar Rp4 milliar. Ini kalau melihat bangunan yang sudah berdiri," kata Mahmud Jawa, Senin (31/8/2020).

Terkait hal itu, Mahmud Jawa justru menilai Pemkab Cirebon lemah dalam hal pengawasan. Harusnya, potensi PAD yang jelas-jelas ada, segera dioptimalkan. Sementara pihak UMC, justru sudah mau dengan aturan yang ada. Namun persoalannya, UMC juga kata Mahmud Jawa, jangan dulu memproses izin, selagi mereka belum membayar denda.

"Pemkab kesannya lambat memberikan denda, UMC juga salah sudah mengurus proses izin baru padahal belum bayar denda," jelasnya.

Sementara,  perwakilan UMC Yusron membenarkan pihaknya sedang mengurus IMB. Yusron menilai, apa yang dilakukan UMC dengan mengurus perizinan, sesuai dengan aturan. Masalahnya, pengurusan Dilumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) justru sebagai langkah awal mendapatkan IMB.

"Kami sedang menempuh DELH. Ini untuk melangkah supaya kami mendapatkan IMB," jelas Yusron.

Namun, Kasi Bangunan Gedung Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon Yedi menyebutkan, tidak ada denda apapun yang akan diberikan pemda kepada pihak UMC. Hal itu mengacu kepada Perbup Nomor 58 tahun 2018, terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Itu karena, dasarnya bangunan yang sudah berdiri. Tinggal, sejauh mana proses perizinan yang UMC tempuh.

"Kami sudah layangkan surat teguran, dan besok teguran ke tiga. Kalau dalam waktu satu minggu proses belum beres, kita akan beri surat penghentian kegiatan, selama satu bulan. Selama satu bulan pihak UMC belum juga mengurus proses izin, ya kita akan bongkar. Jadi, tidak ada denda seperti yang ramai saat ini," tukas Yedi. (Maman Suharman)

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Bertambah 1, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Berjumlah 57

Jumat, 17 September 2021 | 17:01 WIB
X