• Minggu, 26 September 2021

Hingga September, Penyerapan APBD Purwakarta Capai 50,47 Persen

- Jumat, 18 September 2020 | 13:45 WIB
Foto: Asep Mulyana
Foto: Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta mengklaim, realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2020 sudah cukup baik. Adapun penyerapan hingga September ini mencapai 50,47 persen dari besaran anggaran daerah yang ditetapkan.

“Kalau dengan kondisi pandemi seperti ini, angka penyerapan sebesar 50,47 persen di triwulan ketiga ini sudah cukup baik. Karena kan anggarannya terfokus ke penanganan Covid-19,” ujar Kepala BKAD Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha kepada INILAH, Jumat (18/9/2020).

Norman menjelaskan, besaran APBD Purwakarta tahun 2020 ditetapkan Rp2,2 triliun. Sejauh ini, serapan anggaran di masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga cukup baik. Yakni, rata-rata di angka 61,62 persen.

“Memang bisa juga dikatakan rendah jika dibanding tahun sebelumnya, atau sebelum pandemic. Karena, penyerapannya pun rendah. Kenapa? Karena anggarannya fokus untuk penanggulangan Covid-19 yang dialokasikan melalui belanja tidak terduga (BTT), “ jelas dia.

Berkaca dari pengalaman, sambung dia, memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada bulan November-Desember. Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut hingga akhir tahun nanti bisa mencapai lebih dari 80 persen.

“Kalau bicara realisasi biasanya di angka 87-90 persen. Kalau 100 persen pasti tak mungkin karena ada saja sisa-sisa anggaran yang tidak terserap,” ujarnya.

Optimistisnya bukan tanpa alasan, apalagi saat ini telah terbit Intruksi Mendagri Nomor 5/2020 tentang prioritas perubahan APBD 2020. Sehingga, dimungkinkan untuk mengalokasikan kembali anggaran BTT ke program kegiatan OPD yang sebelumnya teralihkan.

“Di perubahan anggaran, untuk penanganan Covid memang masih menjadi prioritas. Tapi, fokus yang lain juga tetap kita rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya,” terang Norman.

Norman pun tak menampik, jika wabah Covid-29 ini cukup mengganggu sistem keuangan di setiap pemerintahan daerah. Sehingga, banyak yang berubah dalam sistem keuangan daerah. Memang, menurut dia, kondisi ini tak hanya terjadi di tingkat kabupaten, melainkan juga sama dialami oleh pemerintahan provinsi dan pusat.

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Pendaki Hilang di Gunung Guntur Ditemukan

Jumat, 24 September 2021 | 20:43 WIB

Besok Gerindra Distribusikan 50 Ribu Vaksin

Kamis, 23 September 2021 | 14:00 WIB
X