• Minggu, 19 September 2021

Deklarasi KAMI Ditolak di Tasikmalaya

- Jumat, 18 September 2020 | 17:40 WIB
istimewa
istimewa

INILAH, Tasikmalaya - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Kota Tasikmalaya menuai protes keras. Ratusan orang yang tergabung dalam Paguyuban Warga Tasikmalaya Bersatu turun ke jalan melakukan aksi penolakan.

Mereka menggelar aksinya di kawasan Taman Makam Pahlawan Karoeng, Jalan Sutisna Senjaya Empangsari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lokasi itu atau tak jauh dari tempat deklarasi KAMI dilakukan.

Saat menyampaikan aspirasi, peserta aksi juga tetap memerhatikan protokol kesehatan. Massa tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta tidak berkerumun. Aksi damai ini berjalan lancar dengan pengawalan pihak kepolisian.

Koordinator aksi Sugiyanto mengatakan, unjuk rasa dilatarbelakangi kekhawatiran warga karena deklarasi KAMI ini dilakukan di masa pandemi Covid-19. Apalagi saat ini penyebaran Covid-19 khususnya di Tasikmalaya semakin masif. KAMI bukannya ikut mmebantu mencegah penyebaran, malah berpotensi menyebabkan klaster baru.

"Kami menolak deklarasi KAMI di Tasikmalaya karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19," tutur Sugiyanto, Jumat (18/9/2020).

Tak cuma itu, alasan penolakan yang tak kalah penting yaitu deklarasi KAMI di Tasikmalaya berpotensi memecah belah keutuhan warga Kota Santri. Saat ini, lanjut Suguyanto, warga Tasikmalaya sudah tentram dan damai.

"Gerakan KAMI yang menggelar deklarasi di sejumlah daerah ini bukan lagi gerakan moral tapi politik. Kami menilai KAMI adalah gerakan politik yang terindikasi makar, karena terus mendiskreditkan Pemerintahan yang sah. Bahkan mereka terus memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah," ujarnya.

Dia menjelaskan, indikasi itu dari tuntutan petinggi KAMI yang menginginkan Sidang Istimewa MPR. Agenda yang tercium, mereka lebih condong ke arah penurunan pemimpin negara dalam hal ini presiden.

Padahal secara prosedur hukum, tambahnya, melalui amandemen Undang-Undang 45 dengan sistem presidensil tidak bisa serta merta menurunkan Presiden.

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Bupati Cirebon Imron Diperiksa KPK, Cek Begini Faktanya

Minggu, 19 September 2021 | 12:03 WIB

Bertambah 1, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Berjumlah 57

Jumat, 17 September 2021 | 17:01 WIB
X