• Sabtu, 18 September 2021

Pemkab Cirebon Bakal Produksi Massal Beras Analog

- Kamis, 8 Oktober 2020 | 17:30 WIB
Foto: Maman Suharman
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, mulai memperkenalkan beras analog kepada masyarakat. Meskipun belum diproduksi secara massal, namun masyarakat hingga pejabat yang sudah mencicipi nasi dari beras analog, memberikan respon positif. Bukan karena rasanya saja yang enak, tapi memakan nasi dari beras analog juga bisa membuat perut tidak mudah lapar.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon H Muhidin mengatakan, beras analog ialah diversifikasi pangan diluar beras. Diversifikasi pangan sendiri merupakan salah satu dari empat pilar program unggulan dari Kementrian Pertanian (Kementan).

Menurutnya, bahan baku beras analog yang diproduksi, terbuat dari sagu. Pihaknya lebih memilih sagu sebagai bahan baku beras analog mengingat ketersediaan sagu cukup melimpah. Sebenarnya, bahan baku beras analog bukan hanya sagu. Tapi ubi kayu, jagung, kentang dan pisang juga bisa dijadikan sebagai bahan baku beras analog.

"Diversifikasi pangan non beras ini bahan bakunya kita gunakan sagu. Tapi sagunya dari sumatera yang melimpah digudang Pekalipan Kota Cirebon," ujar Muhidin, Kamis (8/10/2020).

Dijelaskan Muhidin, saat ini proses bahan baku sagu hingga menjadi butiran beras, masih menggunakan mesin yang tidak hemat biaya. Sehingga, setelah dikalkulasi biaya produksinya, harga jual beras analog memang masih cukup tinggi yakni Rp50 ribu per kg. 

"Saat ini kita edarkan face to face, kalau ketemu pesan. Yang sudah tahu ya pesan. Harganya kita jual per kilo Rp50 ribu," kata Muhidin.

Dengan banyaknya animo masyarakat lanjutnya, Dinas Ketahanan Pangan berencana meningkatkan kapasitas produksi. Caranya, dengan memodifikasi mesin agar bisa lebih menghemat biaya produksi. Namun, hasilnya bisa tetap banyak. Selain itu, akan menempuh proses perizinan dari BPOM Jakarta terlebih dahulu. Ia menargetkan, proses izin ke BPOM akan segera ditempuh pada pekan depan.

"Ingin ada izin dari BPOM-nya dulu, lalu kita buat kemasannya kemudian kita legalkan dan kita hitung agar harganya pantas," terangnya.

Muhidin menambahkan, produksi beras analog yang dilakukan pihaknya itu bukan berarti Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menipis atau berkurang. Program tersebut justru menjadi salah satu penunjang program swasembada pangan Kabupaten Cirebon. Mengingat, lahan pertanian juga bukan semakin bertambah .

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Bertambah 1, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Berjumlah 57

Jumat, 17 September 2021 | 17:01 WIB
X