• Senin, 6 Desember 2021

Tolak UU Cipta Kerja, DPRD dan Pemkab Cirebon Desak Jokowi Keluarkan Perppu

- Jumat, 9 Oktober 2020 | 17:45 WIB
Foto: Maman Suharman
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Kembali, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di kantor DPRD dan Bupati Cirebon, Jumat (9/10/2020). 

Aliansi Cipayung Plus merupakan aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi yakni GMNI, PMII, HMI, IMM, HIMA Persis, dan KAMMI. Mereka datang membawa empat tuntutan.

Aksi unjuk rasa ini, awalnya dilakukan di depan kantor Bupati Cirebon. Namun, orasi di depan kantor Bupati tidak berlangsung lama. Kemudian, massa berpindah menuju DPRD Kabupaten Cirebon. 

Dalam orasinya, Ketua DPC GMNI Cirebon Mohamad Rifki menyatakan UU Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Sebab memberikan kelonggaran tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah pasal yang ada dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja dinilai memereteli kesejahteraan kaum buruh.

"Pertama kami menolak UU Cipta Kerja karena tidak menyejahterakan rakyat. Kedua, mengecam apa yang dilakukan DPR. Kalau memberikan angin segar kepada insvestor, sementara nasib kaum buruh diabaikan mau jadi apa negara kita. Kami juga mengajukan mosi tidak percaya kepada dewan," teriak Rifki.

Saat para demonstran didatangi ketua dewan serta dua anggota dewan lainnya, kembali mahasiswa menyampai unek-uneknya. Mereka mengancam akan memaksa masuk, kalau saja seluruh anggota dewan lainnya tidak hadir. Namun berkat negosiasi, mereka dipersilahkan masuk ke halaman gedung dewan. 

Di halaman gedung dewan mereka memaksa Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Luthfi untuk menandatangani empat tuntutan penolakan. Mahasiswa juga meminta, Bupati Cirebon Imron yang ikut hadir melakukan hal yang sama. Akhirnya,  Luthfi dan Imron menyepakati tuntutan mahasiswa Cipayung Plus. Luthfi juga sepakat pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kita sepakat memang harus segara mengeluarkan Perppu, ya untuk pasal-pasal yang tidak pro rakyat. Perjuangan kami sama dengan teman-teman, menyejahterakan rakyat," kata Luthfi di hadapan mahasiswa.

Hal senada dikatakan Imron. Menurutnya, langkah mahasiswa sangat tepat. Pihaknya mengaku, jauh-jauh hari sudah membuat draf penolakan dan akan dikirim ke pusat. (Maman Suharman)

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Vaksinasi Lansia di Garut Mencapai 60,6 Persen

Minggu, 5 Desember 2021 | 10:18 WIB

Pemkab Bekasi Salurkan Bantuan ke Yayasan ODGJ Tambun

Jumat, 3 Desember 2021 | 10:47 WIB

Lima Sembuh, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Menurun

Jumat, 3 Desember 2021 | 09:51 WIB

Rudy Gunawan Sebut Angka Kemiskinan di Garut Naik

Kamis, 2 Desember 2021 | 16:00 WIB

Ribuan Buruh Pabrik Rokok Peroleh BLT dari DBHCHT

Rabu, 1 Desember 2021 | 16:10 WIB
X