• Senin, 20 September 2021

Penanganan Covid-19 di Garut Mendesak Dievaluasi Menyeluruh

- Senin, 19 Oktober 2020 | 15:20 WIB
Foto: Zainulmukhtar
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Pasca Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan Kabupaten Garut 'Darurat Covid-19' pada 19 September 2020 dan berlanjut dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di sebelas desa di delapan kecamatan, angka kasus positif Covid-19 secara menyeluruh malah terus meningkat sangat signifikan.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Garut menunjukkan, hingga 17 Agustus 2020, jumlah positif Covid-19 di Garut mencapai 420 kasus tersebar di 30 kecamatan dengan 14 kematian. Ada penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 227 kasus dengan lima kematian dalam waktu empat pekan pasca dinyatakan 'Garut Darurat Covid-19'. Jumlah kasus positif Covid-19 saat Garut dinyatakan 'Darurat Covid-19' per 29 September 2020 itu sendiri sebanyak 193 kasus tersebar di 26 kecamatan dengan sembilan kematian. 

Selain gagal menahan laju penambahan kasus positif Covid-19, GTPP Covid-19 Kabupaten Garut diketuai Bupati Garut Rudy Gunawan itu juga terindikasi gagal menekan meluasnya klaster keluarga sumber penyebaran virus corona. 

Padahal persis dua hari sebelum Garut dinyatakan dalam kondisi 'Darurat Covid-19', tepatnya pada 17 September 2020, Pemkab Garut membentuk relawan Covid-19 terutama dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Garut sebagai bentuk kesiapan Pemkab Garut menekan penyebaran Covid-19 pada klaster keluarga dan ASN. Operasi Yustisi sebagai upaya penegakkan kedisiplinan masyarakat atas keta'atan terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pun dilaksanakan di berbagai lokasi ruas-ruas jalan ramai kendaraan. 
Jumlah klaster keluarga sendiri ketika itu mencapai sebanyak 34 kasus. Jumlah tersebut bertambah menjadi sebanyak 55 kasus per 16 Oktober 2020. 

Ditengarai, penyebaran Covid-19 di Kabupaten Garut berkecenderungan didominasi pola penularan lokal (transmisi lokal) melalui orang tanpa gejala (OTG) dan klaster keluarga. 

Ironisnya, warga dihimbau tak bepergian keluar rumah jika tak mendesak, di lingkungan pegawai Pemkab Garut pun diberlakukan bekerja dari rumah 75 % dan bekerja di kantor 25%, tak sedikit pejabat Pemkab Garut bergantian bepergian keluar Garut bahkan keluar Provinsi Jawa Barat, dan keluar pulau Jawa bersama Bupati Rudy tanpa ada keharusan mengisolasi diri sekembali dari kunjungan ke luar daerah. Hal serupa dilakukan para anggota DPRD Garut hingga menuai kritikan publik. 

Sayangnya, hingga kini, GTPP Covid-19 Garut terus bungkam mengenai penyebab terjadinya ledakan penambahan jumlah Covid-19 itu. Begitu pun mengenai efektif atau tidaknya PSBM yang selama ini dilaksanakan terhadap penekanan angka kasus positif Covid-19 di Garut, apakah tingkat kedisiplinan warga Garut terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 masih rendah, atau ada faktor lain. Juga, mengenai kemungkinan langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menekan laju penambahan kasus positif Covid-19 di Garut yang terkesan kian tak terkendali itu. 

Koordinator Bidang Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana GTPP Covid-19 Garut yang juga Kepala Dinas Kesehatan Garut Maskut Farid, Koordinator Bidang Perencanaan Data Pakar Data dan Analisis Sekretaris Dinas Kesehatan Leli Yuliani maupun Sekretaris GTPP Covid-19 Garut yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Garut Firman Karyadin tak menjawab ditanya soal tersebut.

Koordinator Humas GTPP Covid-19 Garut yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Garut Muksin hanya mengatakan, semua itu sedang dikaji GTPP. 

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Bupati Cirebon Imron Diperiksa KPK, Cek Begini Faktanya

Minggu, 19 September 2021 | 12:03 WIB

Bertambah 1, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Berjumlah 57

Jumat, 17 September 2021 | 17:01 WIB
X