• Jumat, 22 Oktober 2021

Bupati Cirebon Murka, diduga Ada Gratifikasi Kasus BPNT

- Senin, 16 November 2020 | 16:10 WIB
Foto: Maman Suharman
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengaku, pihaknya bakal membongkar dugaan monopoli yang dilakukan suplayer dalam bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon. Masalahnya, banyak laporan yang masuk serta diduga banyak oknum yang bermain.

Dugaan monopoli suplayer BPNT, dinilainya menggangu komoditi pangan lokal karena beberapa suplaier ternyata dari luar Kabupaten Cirebon.

"Saya segera akan melakukan pembedahan pada suplayer BPNT. Monopoli dalam persoalan ini sudah tidak wajar," kata Imron, Senin (16/11/2020).

Bupati juga akan segera memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, koordinator daerah (koorda), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Dia meminta supaya Dinsos melaporkan secara terbuka terkait suplayer dan penyelenggaraan program bantuan sosial dari pemerintah pusat tersebut.

"Saya akan panggil Dinsos dan TKSK, bila perlu e-warung serta masyarakat penerima manfaatnya. Sebab, banyak laporan juga masyarakat menerima bantuannya tidak sesuai," ujar Imron.

Dengan banyaknya dugaan permainan penyelenggaraan BPNT oleh para oknum ini, Bupati Cirebon pun berinsiatif agar l dibuatkan peraturan bupati (Perbup). Nantinya, Perbup tersebut mengatur soal pengelolaan suplayer BPNT yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah (BUMD). 

"Kalau dikelola pihak swasta nanti akan banyak permainan dan monopoli oleh suplayer seperti dugaan yang terjadi sekarang ini. Memang sudah seharusnya suplayer BPNT dikelola oleh BUMD supaya tidak ada praktek monopoli," jelasnya.

Imron juga mempertanyakan sejumlah suplayer yang berasal dari luar Kabupaten Cirebon. Jika memang ditemukan, akan segera diganti oleh suplayer lokal. Bahkan ia juga menduga, adanya tindakan gratifikasi dan korupsi dalam persoalan BPNT.  Hal itu dilandasi dengan adanya pembiaran oleh dinas teknis yang selama ini mengetahui praktek mengenai suplayer. 

"Saya duga ada praktek gratifikasi atau korupsi, itu kan bantuan untuk orang miskin dan tidak semestinya dijadikan untuk bisnis segelintir orang," tukasnya.

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Bertambah 3, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Jadi 15

Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:57 WIB

Garut Masih Bergeming di PPKM Level 3

Selasa, 19 Oktober 2021 | 20:00 WIB
X