• Jumat, 22 Oktober 2021

Kasus Covid-19 di Garut Meledak, Minimnya Pengawasan Protokol Kesehatan Disoroti

- Senin, 30 November 2020 | 15:40 WIB
Foto: Zainulmukhtar
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut - Melonjaknya kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Garut yang kian memprihatinkan mengundang perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya anggota Komisi I DPRD Jabar Ade Kaca.

Dia menyebutkan, ada sejumlah faktor menyebabkan kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Garut semakin melonjak tajam belakangan ini. Salah satunya, tingkat kedisiplinan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan kesehariannya masih kurang. Terutama menyangkut tiga perilaku kunci, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir.

Akan tetapi kondisi tersebut juga tak terlepas dari tingkat disiplin terhadap protokol kesehatan kurang terawasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Hal itu bisa terjadi karena metode sosialisasi pencegahan Covid-19 disampaikan kurang tepat, termasuk pelibatan berbagai unsur kalangan masyarakat yang beragam.  

Diperparah lagi, perilaku banyak kalangan pejabat publik maupun pejabat negara/daerah seringkali tak mempertontonkan contoh bagaimana berdisiplin akan protokol kesehatan secara baik dan benar. Apalagi menjelang akhir tahun yang berdekatan dengan masa liburan panjang seperti sekarang ini.

Ade menilai, potensi Covid-19 di akhri tahun akan meningkat karena identik dengan libur panjang. Kesempatan yang seolah ditunggu semua orang. Mulai pengusaha, pegawai termasuk pejabat hingga masyarakat umum. Sehingga kewaspadaan mesti lebih ditingkatkan.

"Semestinya jika dimaknai lebih fokus bagaimana komitmen kita memutuskan rantai penyebaran Covid-19, seharusnya, siapapun itu, termasuk pejabat, tinggal di rumah. Jangan lantas ramai membuat rapid tes Covid-19 di mana-mana dengan tujuan ingin jalan-jalan ke luar daerah. Kalau kita berkeliaran ke luar daerah, tentu baliknya jadi masalah. Berangkat tak ada apa-apa, tapi pulang bawa masalah," kata politisi PAN itu.

Ade menyoroti banyaknya pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Garut yang hilir mudik bepergian ke luar daerah justeru ketika Kabupaten Garut masih dalam status Darurat Covid-19 dengan peningkatan jumlah kasus penularan sangat signifikan dari hari ke hari. 
Belakangan ini, banyak kalangan pejabat dinas/instansi termasuk legislator di Garut bepergian ke luar daerah, terutama ke Pangandaran, Bali, Jogyakarta, dan daerah Jawa Tengah. 

Dia juga berharap GTPP di Garut tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan cegah Covid-19. Hal itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bila penegakan protokol kesehatan itu kewajiban setiap orang. Siapapun itu. 

"Sudah jadi tontonan keseharian kita, seperti di Leles, ribuan bahkan mungkin puluhan ribu karyawan pabrik berjubel. Posisi Gugus Tugas ini di mana? Kalau ingin laksanakan regulasi maka jangan tebang pilih, tanpa pandang bulu. Perusahaan siapa, masyarakat di lingkungan apa. Yang jelas, saya miris. 'Changsin' dibiarkan, sementara masyarakat ingin beribadah dibatasi," ujarnya.

Halaman:

Editor: donramdhani

Terkini

Bertambah 3, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Jadi 15

Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:57 WIB

Garut Masih Bergeming di PPKM Level 3

Selasa, 19 Oktober 2021 | 20:00 WIB
X