• Senin, 6 Desember 2021

Pengamat: Pertamina Kudu Kedepankan Tanggung Jawab Sosial

- Minggu, 11 April 2021 | 20:20 WIB
Foto: unpad.ac.id
Foto: unpad.ac.id

INILAH, Bandung - Dalam waktu dekat ini, Pertamina bakal mengadakan pertemuan dengan masyarakat terdampak akibat meledaknya kilang minyak Refinery Unit (RU) VI Balongan. Forum tersebut dilakukan dua pekan pascaledakan hebat sejumlah tangki penyimpanan BBM yang mengakibatkan kerusakan terhadap rumah-rumah penduduk setempat.

Menanggapi rencana tersebut, pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyaki menyebutkan Pertamina sebagai pengelola harus menunjukkan tanggung jawabnya. Selain memiliki dana corporate social responsibility (CSR), Pertamina sebagai perseroan pun memiliki sustainability report.

"Pertemuan yang akan digelar itu pasti ada hubungan dengan meledaknya kilang minyak di Balongan. Dua hal (CSR dan sustainability report) merupakan dua hal yang menjadi satu kesatuan Pertamina harus ikut membantu masyarakat sekitar yang terdampak. Kerusakan yang terjadi itu merupakan tanggung jawab Pertamina," katanya kepada INILAH, Minggu (11/4/2021).

Dia menegaskan, tanggung jawab sosial itu harus dibarengi dengan kompensasi sosial. Sebagai operator kilang, Pertamina wajib menjaga lingkungan sekitar. Kalau terjadi kecelakaan yang menimbulkan dampak sosial, kata dia, Pertamina berkewajiban tanggung jawab.

"Kompensasi sosial dan material itu harus dilakukan karena rumah masyarakat yang terdampak itu relatif banyak. Intinya, kejadian meledakanya kilang minyak itu ada dampak terhadap masyarakat sekitar secara ekonomi. Apalagi, kejadian itu diduga ada kelalaian Pertamina dari sisi awareness," jelasnya.

Yayan menyebutkan, secara teknis aturan sebenarnya jarak antara suatu kilang dengan permukiman warga itu menjamin keselamatan penduduk. Setidaknya, jarak antara kilang dan hunian itu sejauh satu-dua kilometer.

"Suka atau tidak, Pertamina wajib membayar tanggung jawab sosial. Ini jadi masalah perdata," tambahnya.

Lebih jauh, Yayan menyebutkan forum pertemuan yang akan digelar itu diharapkan menjadi diskusi kedua belah pihak. Hal-hal yang harus menjadi perhatian bersama yakni terkait hak-hak masyarakat dan kewajiban Pertamina yang harus diberikan.

"Di forum diskusi sebaiknya di-list apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi," ucap Yayan. (dnr)

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Terkini

Vaksinasi Lansia di Garut Mencapai 60,6 Persen

Minggu, 5 Desember 2021 | 10:18 WIB

Pemkab Bekasi Salurkan Bantuan ke Yayasan ODGJ Tambun

Jumat, 3 Desember 2021 | 10:47 WIB

Lima Sembuh, Kasus Aktif Covid-19 di Garut Menurun

Jumat, 3 Desember 2021 | 09:51 WIB

Rudy Gunawan Sebut Angka Kemiskinan di Garut Naik

Kamis, 2 Desember 2021 | 16:00 WIB

Ribuan Buruh Pabrik Rokok Peroleh BLT dari DBHCHT

Rabu, 1 Desember 2021 | 16:10 WIB
X