• Kamis, 28 Oktober 2021

Ingat-ingat... Nama Jalan dan Gedung di Garut Bakal Berubah, DPRD Bentuk Pansus

- Kamis, 16 September 2021 | 15:54 WIB

INILAHKORAN, Garut - Guna membenahi penamaan maupun penggantian nama ruas jalan, gedung maupun kampung di Kabupaten Garut, DPRD Garut menyepakati perlunya dilakukan pembenahan regulasi yang mengatur soal tersebut.

Pasalnya, Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi satu-satunya regulasi mengatur persoalan tersebut saat ini dinilai sudah tidak tidak sesuai lagi dengan perkembangan di lapangan. Sehingga harus dilakukan pembenahan Perda dan perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus).

Hal itu mengemuka pada dengar pendapat Komisi II DPRD Garut bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Kabupaten Garut serta Sekda Garut, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bagian Pemerintahan, dan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Garut di gedung DPRD Garut, belum lama ini.

Baca Juga: Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Sebut PT Victory Chingluh Indonesia Melanggar, Bagaimana Nasibnya?

Dalam pertemuan tersebut mengemuka, ada tiga Perda mengatur penamaan jalan, gedung, dan lainnya di Garut. Namun ketiganya dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Ketiganya, yakni Perda Garut Nomor 1 tahun 1972 tentang Pedoman Pemberian/Perobahan Nama-nama Resmi bagi Jalan. Taman, Lapangan, dan Kampung di Wilayah Kabupaten Garut; Perda Garut Nomor 8 tahun 1978 tentang Pemberian Nama Jalan/Jembatan dan Perubahan Nama Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Garut; Perda Garut Nomor 9 tahun 1987 tentang Pemberian Nama Terminal, Pasar, dan Jalan.

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Tantri menyebutkan, menurut Perda Nomor 1/1978, penamaan taman, lapang, jalan, bangunan, dan kampung dapat menggunakan nama mengandung arti/sejarah. Namun tidak boleh menggunakan nama orang yang masih hidup.

Baca Juga: Ini Masalah Lain yang Dihadapi dalam Proyek Penggalian Alun-alun Taman Pataraksa

Mekanismenya, nama di lingkungan desa maka cukup melalui musyawarah desa. Sedangkan nama di ibukota/kecamatan maka harus diajukan eksekutif atau DPRD di Rapat Paripurna DPRD untuk disetujui, dan hasilnya menjadi keputusan Bupati.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Retana Siap Grak Jika Terjadi Bencana di Cianjur

Rabu, 27 Oktober 2021 | 22:30 WIB
X