• Minggu, 17 Oktober 2021

Terkait Pungli Kepsek, Staf Ahli Bupati Cirebon Sesalkan Pernyataan Siska

- Sabtu, 25 September 2021 | 13:17 WIB
 Staf ahli Bupati Cirebon, Abraham Muhama
Staf ahli Bupati Cirebon, Abraham Muhama
 
INILAH, Cirebon - Staf ahli Bupati Cirebon, Abraham Muhamad ikut bersuara, menyikapi dugaan pungli Calon Kepala Sekolah (Cakep) untuk SMP di Kabupaten Cirebon.
 
Meskipun akunya persoalan itu bukan kapasitas dia untuk menyikapi, namun sebagai ASN dirinya merasa terpanggil untuk memberikan komentar. Abraham justru menyayangkan komentar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina.
 
"Kemarin dimedia Siska hanya berkomentar, masalah pungli untuk dilaporkan ke polisi. Kalau hanya bilang suruh lapor polisi saja, dimana hati nuradi dia sebagai anggota dewan," kata Abraham, Jumat (25/9/2021). 
 
 
Harusnya kata Abraham,  Siska memperlihatkan tufoksi dirinya sebagai anggota dewan yang punya fungsi controling, budgeting dan legislasi. Harusnya ada tahapan dari komisi IV dalam menyikapi persoalan dugaan suap dalam persoalan Cakep. Kalau hanya sekedar disuruh melapor, nanti endingnya tidak akan jelas dan akan sama dengan kasus-kasus sebelumnya.
 
"Harusnya setelah mendapat laporan seperti itu, komisi IV melakukan audensi, lanjutkan dengan investigasi. Tanya satu persatu siapa yang dirugikan. Lalu lakukan hearing dan libatkan Disdiknya lalu bawa hasilnya di rapat komisi. Ini baru jelas dan terukur," ungkap Abraham.
 
Terkait pengakuan Disdik yang menyebutkan Cakep semua tidak mengakui melakukan itu, menurutnya sangat tidak mungkin. Pasalnya, suap menyuap bukan menjadi rahasia umum lagi, apalagi ini levelnya kepala sekolah. Namun ketika Cakep sudah dikumpulkan, kemungkinan berada dalam tekanan akan sangat besar. Maka dari itu, munculah pernyataan Disdik yang mengatakan, semua Cakep tidak pernah memberikan upeti.
 
 
"Mau persoalan ada orang dalam atau orang luar, ini hal yang sudah biasa. Wajar ketika mereka berada dalam tekanan. Mereka tidak akan mengakui walaupun benar adanya," ucap Abraham.
 
Dirinyapun akan menyarankan kepada Bupati Imron, untuk segera mengundang Kadisdik dan perangkat yang terlibat dalam persoalan tersebut. Jangan sampai, persoalan tersebut tidak jelas penyelesaiannya. Menurut Abraham, mulai sekarang harusnya ada tempat untuk orang-orang yang berprestasi di Pemkab Cirebon, tanpa ada transaksional jabatan.
 
"Kan selama ini sudah jadi rahasia umum, pengen jabatan apa saja harus bayar. Kalau begini terus, kapan orang-orang berprestasi punya jabatan sementara mereka tidak punya finansial. Jadi sekarang beda tipis, orang bodo juga bisa jadi pejabat asal ada duit," tukasnya.
 
 
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina meminta kasus dugaan pungli untuk Calon Kepala Sekolah (Cakep) SMP, dilaporkan ke polisi. Menurutnya, justru yang menghembuskan isu pertama kali tersebut, seharusnya segera membuat laporan resmi.  Hal itu untuk mencegah kegaduhan dan membuka tabir yang selama ini terus menerus berhembus.
 
Menurut Siska, justru dengan kondisi seperti ini makin muncul masalah. Hal itu karena tidak jelas, siapa yang dituduh termasuk sebutan orang kuat diluar Pemkab Cirebon. Tapi kalau memang benar, alangkah memalukannya. Bagaimana Cakep bisa mengatur sekolah nanti, ketika awalnya saja harus keluar suap ratusan juta. 
 
 
Namun sayangnya, saat rapat dengar pendapat komisi IV DPRD dengan Disdik Kabupaten Cirebon, kasus dugaan pungli tersebut bukan menjadi skala prioritas pembahasan. Dari awal rapat sampai akhir, mereka tidak menanyakan secara spesifik kenapa persoalan pungli tersebut terus menerus berhembus setiap tahunnya. (maman suharman)

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X