• Rabu, 20 Oktober 2021

Aktivitas Perusahaan Tambang Atlasindo Karawang Dihentikan, Ini Penyebanya!

- Senin, 27 September 2021 | 09:52 WIB
antarafoto
antarafoto

INILAHKORAN, Bandung-Tim Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi menghentikan aktivitas PT Atlasindo Utama Kabupaten Karawang, menyusul adanya pembekuan izin perusahaan pertambangan batu andesit tersebut.

"Kami sudah pasang pelang larangan aktivitas di area perusahaan itu," kata Taqiudin, Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Wilayah Jabalnusra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seperti dikutip antara, Senin (27/9/2021).

Pemasangan pelang larangan aktivitas itu sendiri dilakukan setelah Tim Gakkum KLHK menggelar kegiatan pengawasan di wilayah Karawang, Jawa Barat, pada 21-24 September 2021.

Baca Juga: APBD Cekak, Pemprov Jabar Tak Kehilangan Akal, Tawarkan Jalan Tambang ke Investor

Setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, secara umum perusahaan itu sebenarnya masih memenuhi syarat administrasi.

Namun ada masalah yang dialami PT Atlasindo Utama itu, yakni mengenai pembekuan izin dari Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Atas hal itulah Tim Gakkum KLHK melarang perusahaan itu beraktivitas, sampai memenuhi ketentuan untuk dicabut pembekuan izinnya oleh Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Baca Juga: Longsor di Rumpin karena Pengawasan Usaha Tambang Lemah, Ade Yasin Bakal Lakukan Ini

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karawang Wawan Setiawan sebelumnya menyampaikan kalau izin tambang PT Atlasindo Utama telah dibekukan sejak beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, Atlasindo mulai melakukan kegiatan pertambangan di wilayah Karawang selatan pada 2006.

"Mulai tahun itu, setiap lima tahun sekali, izinnya diperpanjang. Terakhir izinnya Diperpanjang pada 2017 oleh provinsi," tuturnya.

Baca Juga: Tambang Kematian Rostov dengan 3.500 Mayat Bukti Kekejaman Nazi di Rusia Ditemukan

Pada 2017 izin Atlasindo diperpanjang pemerintah provinsi, karena terjadi peralihan wewenang pertambangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.

Sesuai dengan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Karawang, sejak tahun 2006 lalu Atlasindo melakukan pertambangan di lahan seluas sekitar 20 hektare.

Namun, saat ini disebutkan kalau izin Atlasindo dibekukan. Itu dilakukan sejak 2018 karena terdapat ketidaksesuaian dokumen lingkungan tahun 2006 dengan tahun 2017.

Baca Juga: Tanah Longsor Gara-gara Usaha Tambang, Ade Yasin Siap Mengadu ke Ridwan Kamil

Pada tahun 2006, dokumen lingkungannya hanya untuk pertambangan. Namun, pada 2017, perusahaan itu melakukan produksi batu split. "Jadi dibekukan izinnya," ujarnya menegaskan.***

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Garut Masih Bergeming di PPKM Level 3

Selasa, 19 Oktober 2021 | 20:00 WIB

BOR Kasus Covid-19 di RS di Garut Tersisa 3,68 Persen

Senin, 18 Oktober 2021 | 19:30 WIB

Demi Level PPKM Turun, Garut Kebut Vaksinasi Covid-19

Minggu, 17 Oktober 2021 | 16:06 WIB
X