• Kamis, 27 Januari 2022

Saber Pungli RI Gelar Sosialisasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon

- Jumat, 1 Oktober 2021 | 16:46 WIB
Saber Pungli RI menggelar kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Pemerintah Kabupaten Cirebon. (INILAHKORAN/Maman Suharman)
Saber Pungli RI menggelar kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Pemerintah Kabupaten Cirebon. (INILAHKORAN/Maman Suharman)

INILAHKORAN, Cirebon - Cegah praktik pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Saber Pungli RI menggelar kegiatan Sosialisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Cirebon pada Jumat, 1 Oktober 2021.

Sekretaris Saber Pungli RI, Irjen Pol Agung Makbul mengatakan, kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk kerja sama dengan Pemkab Cirebon. "Kegiatan sosialisasi ini diharapkan agar perbuatan pungli tidak dilakukan pada pelayanan publik," ungkap dia.

Oleh karena itu, Agung Makbul meminta kepada setiap kepala dinas agar dapat mensosialisasikan kepada stafnya untuk tidak melakukan tindakan pungli ditandai dengan penandatanganan fakta integritas dalam rangka membangun bentuk komitmen.

Baca Juga: Buntut OTT Tim Saber Pungli Jabar, Dadang Supriatna Bakal Bubarkan Korwil Disdik 

"Jadi jangan coba-coba lakukan praktik pungli karena praktik pungli selalu dipantau oleh presiden," ucapnya.

Agung Makbul menjelaskan, dari temuan yang dilakukan tim, sejumlah pelayanan publik disinyalir berpeluang  melakukan praktik pungli, di antaranya Disdukcapil, PUPR, Disdik, pembuatan SIM, dan Dinas Perizinan.

"Perlu diketahui tindakan pungli akan merusak sendi-sendi proses bernegara, jadi ada sanksi pidana dan sanksi administratif bagi pelaku pungli," jelasnya.

Baca Juga: Disoroti sebagai Daerah Jual-beli Jabatan, Pemkab Cirebon Terapkan Manajemen ASN Sistem Merit

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron mengatakan, pelayanan prima merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan dari sebuah pelayanan pemerintah.

Halaman:

Editor: suroprapanca

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X