• Selasa, 30 November 2021

Miris! 70 Persen dari Total Jumlah Penduduk di Kabupaten Cirebon Berstatus Warga Miskin

- Senin, 4 Oktober 2021 | 14:42 WIB
 Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar.  (Maman Suharman)
Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar. (Maman Suharman)
INILAH, Cirebon - Kemensos merilis jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon yang menembus  angka 1.653.192 jiwa. Sedangkan jumlah pendudukan Kabupaten Cirebon sendiri, saat ini sekitar 2,2 juta jiwa.
 
Artinya, saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sekitar 70 persen. Demikian dikatakan Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, Senin 4 Oktober 2021.
 
Iis menjelaskan, data dari Kemensos tanggal 31 Agustus lalu, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Cirebon jumlahnya ada 1. 583.016 jiwa. Kalkulasi tersebut terdiri dari Rumah Tangga berjumlah 417.401, penerima BPNT ada 182.839 dan PKH ada 99.728. 
 
 
Iis juga kembali memperlihatkan data dari Kemensos tentang Penetapan Bantuan Iuran Jaminan kesehatan, dengan total penerima  1.635.565 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari BPJS DTKS berjumlah 820.218 jiwa dan Non DTKS ada 136.262 jiwa. Namun karena non DTKS, maka data tersebut harus di verval.
 
"Data non DTKS itu harus di verval. Kalau terbukti maka akan dicoret. Kalau di akomodir maka sisa kuota ada 107.084 jiwa. Tapi kami menerima kabar ada BPJS di Non aktifkan yang jumlahnya 114.850 jiwa. Bisa saja karena  NIK tidak valid, meninggal atau pindah. Maka kami akan melakukan verval untuk 251.112 jiwa," ungkap Iis.
 
Untuk verval data, Iis mengaku paling lambat akan dilakukan selama dua bulan. Ditanya dasar apa sampai kemiskinan melonjak, menurut Iis data kementerian berasal dari perbaikan usulan sampai bulan agustus dari masing-masing Pemda, bank penyalur bantuan sosial dan data potensi serta sumber kesejahteraan lainnya.
 
 
"Barusan juga saya menerima surat terbaru Kemensos tanggal 18 september. Ternyata ada kenaikan jumlah masyarakat miskin sebesar 1.653.192 jiwa. Justru dengan begini, Dinsos mau tidak mau harus melakukan verval. Iis menilai, data tersebut sudah valid karena sudah ada SK dari Kemensos.
 
"Saya minta APBD berpihak pada hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Anggaran Dinsos saja hanya dikasih Rp 5 milyar, sementara dinas lain yang non tekhnis bisa sampai Rp8 milyar," jelasnya.
 
Iis menambahkan, untuk verval data diperlukan anggaran tidak kurang dari Rp3 milyar dan itu harus diberikan pada tahun ini. Sementara, anggarannya sendiri sudah diketok palu dan sama sekali verval tidak dianggarkan.
 
 
"Makanya Sekda, BKAD dan Bapelitbangda tadi rapat disini. Uang kan sudah masuk pos lain dan sudah di paripurnakan. Sementara tahun ini kami perlu anggaran untuk verval data. Ya silahkan fikirkan dari mana uangnya," tukas Iis.*** (maman suharman)
 
 

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Risih, Ratusan Ribu Lembing Batu Serang Warga Cirebon

Kamis, 25 November 2021 | 16:10 WIB
X