Waduh, Upah Buruh Cirebon Hanya Naik Rp 417 Perak Per Bulan

Kenaikkan UMK Kabupaten Cirebon hanya Rp 10 ribu atau naik Rp 417 perak per bulan. FSPMI Cirebon Raya mengaku UMK 2022 tidak layak.

Waduh, Upah Buruh Cirebon Hanya Naik Rp 417 Perak Per Bulan
FSPMI Cirebon Raya menilai kenaikkan UMK Kabupaten Cirebon tahun 2022 sangat tidak layak.

INILAHKORAN, Cirebon – Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya Moch Mahbub menilai kenaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK)  Kabupaten Cirebon tahun 2022 sangat tidak layak.

FSPMI menilai kenaikkan upah buruh tahun ini nilainya hanya Rp10.426. Bila dikalkulasi dengan 25 hari kerja, kenaikan upah buruh dalam sebulan hanya Rp. 417 perak saja.

Mahbub menilai, kenaikan UMK Kabupaten Cirebon  tahun ini nilainya sangat tidak layak. Bila dibandingkan dengan membeli pakan ternak, lebih mahal membeli sebungkus pakan ternak. Apalagi, untuk membeli makan dengan lauk yang sederhana, sangat tidak mungkin bisa terjangkau.

Baca Juga: Pemkab Cirebon Dorong Regenerasi Petani

“Kenaikan upah sepuluh ribu lebih ini, sangat tidak manusiawi. Untuk makan dengan lauk yang sederhana diwarung saja, bisa lebih dari angka itu. Ini kami harus bertahan hidup setiap bulannya dengan kenaikan yang hanya 417 rupiah. Ini sama saja bohong," ungkap Mahbub, Kamis 2 Desember 2021.

Untuk itu, pihaknya menolak dengan tegas kenaikan UMK Kabupaten Cirebon tahun 2022 ini. Dia menilai, upah layak buruh Kabupaten Cirebon yang layak harusnya 10 persen. Hal itu berdasarkan Permennaker No. 18 tahun 2020 Data, tentang upah buruh yang layak. Data tersebut juga di dapat setelah melakukan survey KHL di tiga pasar tradisional. pasar tersebut yaitu Plered, pasar Minggu dan pasar Arjawinangun.

"Tapi pasca putusan MK, tuntutan kami diangka 4-5 persen saja. Kalau dirupiahkan ada dikisaran Rp113 ribu. Hanya saja, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Seharusnya pemerintah menangguhkan segala kebijakan yang bersifat strategis  dan berdampak luas. Artinya, PP nomor 36 tahun 2021 tidak boleh dijadikan landasan dalam menetapkan upah minimum," paparnya.

Baca Juga: BMI Kabupaten Cirebon Laporkan Dugaan Korupsi Kuwu Gempol ke Kejari

Pihaknya mengancam, pada tanggal 6 sampai tanggal 8 Desember ini, buruh akan kembali melakukan mogok nasional dengan diikuti oleh sekitar 2 juta buruh se-Indonesia.

Selain penetapan UMK yang sangat menyayat hati buruh, juga perhitungan hidup layak buruh sudah tidak masuk lagi untuk bisa hidup layak.

Seperti diketahui, Pemerintah sudah menetapkan UMK untuk buruh. Tercatat, untuk wilayah Ciayumajakuning sendiri, Kabupaten Cirebon berada di posisi ke 3, setelah Indramayu dan Kota Cirebon.

Hal itu, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor :561/Kep.732-Kesra/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022.

Baca Juga: Penilaian Open Bidding 7 SKPD Selesai, Tinggal Bupati Cirebon Imron Pilih Sesuai Selera

Untuk rincian UMK tahun 2022 mendatang, Kabupaten Indramayu bertengger diangka Rp2.391.567, Kota Cirebon Rp2.304.943 dan Kabupaten Cirebon Rp2.279.982. Sementara Kabupaten Majalengka Rp2.027.619, dan terakhir Kabupaten Kuningan Rp1.908.102. ***  (Maman suharman)


Editor : inilahkoran