• Senin, 23 Mei 2022

BKPSDM Cirebon: Penghapusan Tenaga Honorer Belum Jelas

- Rabu, 26 Januari 2022 | 13:49 WIB
Sebanyak tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung absen tanpa keterangan pada hari pertama kerja setelah libur Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H./net
Sebanyak tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bandung absen tanpa keterangan pada hari pertama kerja setelah libur Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H./net
INILAHKORAN, Cirebon - Rencana pemerintah pusat yang akan menghapus  tenaga honorer di 2023, sampai saat ini informasinya belum jelas.
 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, mengakui informasi tersebut belum utuh sepenuhnya.
 
Saat ini pihaknya masih menunggu keputusan Kemenpan RB, terkait jadi tidaknya keputusan tersebut. Mau tidak mau, kebijakan akan dijalankan juga oleh masing-masing pemerintah daerah.
 
 
Demikian dikatakan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ramdan SAP,  Rabu (26/1/2022).
 
Menurutnya, BKPSDM memang sudah mendengar informasi tersebut. Namun sampai saat ini belum ada regulasi apapun dari Kemenpan RB. Artinya, daerah masih tetap menjalankan kebijakan yang sudah berjalan.
 
"Kalau secara pemberitaan kita mengikuti dan kami sudah tahu informasinya. Hanya memang sampai sekarang kita belum dapat informasi lebih lanjut atau informasi utuhnya terkait kebijakan penghapusan honorer tersebut," ungkapnya.
 
 
Ramdan menjelaskan, data terakhir di Kabupaten Cirebon ada sekitar 11 ribu tenaga honorer. Dari jumlah tersebut sekitar 4000 lebih sudah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Sehingga kondisi existing, saat ini ada sekitar 6000 lebih tenaga honorer. Mereka  tersebar di seluruh instansi pemerintahan di Kabupaten Cirebon.
 
"Jumlah honorer kita masih sangat banyak.  Kita belum tahu nanti mekanismenya seperti apa dari Kemenpan RB.  Karena sampai ini, daerah belum diberikan formulanya harus seperti apa dan bagaimana," jelasnya.
 
Menurut dia, persoalan terkait tenaga honorer tersebut merupakan hal yang sensitif dan butuh pertimbangan yang matang. Hal itu karena kebijakan tersebut menyangkut banyak orang. Ia berharap nantinya ada formula terbaik yang disiapkan oleh Kemenpan RB terkait persoalan honorer tersebut.
 
 
"Kita saat ini sikapnya tentu menunggu, harus seperti apa dan bagaimana, karena ini kebijakan pusat tentu daerah harus mengikuti. Mudah-mudahan saja mudah-mudahan ada jalan terbaik," tukasnya.
 
Sementara itu, informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, Kabupaten Cirebon memang memiliki jumlah tenaga honorer yang cukup banyak. Mereka masuk saat periode almarhum bupati dedi supardi, lalu pada periode kepemimpinan mantan bupati cirebon, Sunjaya Purwadi. Kabarnya, pada masa kepemimpinan bupati Sunjaya, ribuan tenaga hononer dengan leluasa bisa masuk, dan ditempatkan di berbagai macam instansi di Kabupaten Cirebon. (maman suharman)***
 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jadwal SIM Keliling Tangsel Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 06:30 WIB

Jadwal SIM Keliling Depok Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 05:35 WIB

Cek Jadwal SIM Keliling Garut Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 05:15 WIB

Jadwal SIM Keliling Bogor Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 04:45 WIB

Jadwal SIM Keliling Cimahi Jumat 20 Mei 2022

Jumat, 20 Mei 2022 | 06:30 WIB

Jadwal SIM Keliling Depok Jumat 20 Mei 2022

Jumat, 20 Mei 2022 | 05:30 WIB
X