• Senin, 23 Mei 2022

Korupsi Penataan Alun-alun , 2 Pejabat Indramayu Segera Disidangkan

- Rabu, 26 Januari 2022 | 18:42 WIB
Tim penyidik melimpahkan berkas dan tersangka dua pejabat Kabupaten Indramayu dalam duagaan korupsi RTH kawasan Alun-alun Indramayu. (Cesar Yudistira)
Tim penyidik melimpahkan berkas dan tersangka dua pejabat Kabupaten Indramayu dalam duagaan korupsi RTH kawasan Alun-alun Indramayu. (Cesar Yudistira)

INILAHKORAN, Bandung - Kasus dugaan korupsi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Indramayu, bakal segera disidangkan.
 
Ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dua diantaranya merupakan pejabat Pemkab Indramayu.

Dua pejabat Kabupaten Indramayu itu,  yakni Sunaryo selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu dan Bhayu Soekarno Muda selaku Kabid kawasan Perumahan pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu.

 
Sementara dua tersangka lainnya, yakni berinisial PPP yang merupakan Direktur Utama PT MPG yang bekerja sama dengan Pemkab Indramayu. Dan satu lainnya berinisial N, dia sebagai broker yang meminjamkan bendera jasa konsultan.

"Berkas perkaranya sudah tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum," kata Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil via pesan singkat, Rabu 26 Januari 2022.

Dari empat tersangka, dua diantaranya yang merupakan pejabat Pemkab Indramayu, saat ini telah ditahan di Rutan Kebonwaru, Kota Bandung.
 
Baca Juga: SBMI Indramayu Dampingi Keluarga Korban Proses Hukum Dugaan Perekrutan PMI Ilegal
"Kedua tersangka di tahan di Rutan Kebonwaru Bandung," kata Dodi.

Kasus ini bermula saat tahun 2019, Kabupaten Indramayu, mendapat bantuan dari Provinsi Jabar, untuk penataan RTH Alun-alun. Anggaran yang disiapkan senilai Rp15 miliar.

Namun dalam prosesnya, terdapat dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara mencapai 2 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar Rp14 miliar. 
Baca Juga: Granat Manggis yang Ditemukan Warga Indramayu Dimusnahkan

Para tersangka disangkakan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Cesar Yudistira)
 
 
 

Editor: Ahmad Sayuti

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jadwal SIM Keliling Tangsel Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 06:30 WIB

Jadwal SIM Keliling Depok Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 05:35 WIB

Cek Jadwal SIM Keliling Garut Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 05:15 WIB

Jadwal SIM Keliling Bogor Senin 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022 | 04:45 WIB

Jadwal SIM Keliling Cimahi Jumat 20 Mei 2022

Jumat, 20 Mei 2022 | 06:30 WIB

Jadwal SIM Keliling Depok Jumat 20 Mei 2022

Jumat, 20 Mei 2022 | 05:30 WIB
X