Bupati Garut Ancam PPPK Tidak Kerja Sesuai Aturan Akan Dipecat, Sementara ASN Bakal Diputus Karirnya

Bupati Garut mengancam akan memutus kontrak masa kerja PPPK bila tidak melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi nya begitu juga para ASN

Bupati Garut Ancam PPPK Tidak Kerja Sesuai Aturan Akan Dipecat, Sementara ASN Bakal Diputus Karirnya
Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan akan memutus kontrak para PPPK jika kinerjanya tidak sesuai. Begitu juga karir ASN akan dihentikan jika tidak bekerja sesuai dengan aturan.

INILAHKORAN, Garut - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diputuskan kontrak kerjanya atau tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya bila tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Demikian juga Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat terputus karirnya jika tak bekerja sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)-nya. Hal itu diingatkan Bupati Garut Rudy Gunawan saat pelantikan sebanyak 143 PPPK Non Guru Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemkab Garut sebanyak 143 orang di Lapang Apel Sekretariat Daerah Garut Jalan Pembangunan, Selasa  1 Maret 2022.

Menurut Rudy Gunawan, PPPK ditujukan untuk orang yang benar-benar dibutuhkan tenaganya, pengalamannya, dan pemikirannya oleh Pemkab Garut.

Mereka yang diangkat menjadi PPPK saat ini pun terbilang beruntung. Hal itu karena pada 2023 nanti, tidak ada lagi yang namanya tenaga kontrak atau honorer.

Baca Juga: Banyak Dikunjungi Atlet Arung Jeram, Ini Daya Tarik Wisata Alam Shanghyang Kenit

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, Pemerintah hanya memberikan status PPPK kepada tiga profesi, yaitu guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian.

Karenanya, Rudi Gunawan meminta para PPPK yang baru dilantik itu untuk membuktikan diri sebagai pekerja profesional.

"Kalian pun sewaktu-waktu bisa diputuskan untuk tidak diperpanjang masa PPPK-nya. Perjanjian yang sudah dibuat bisa dibatalkan bilamana Saudara tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sesuai juga seluruh ASN,  tidak sesuai SKPnya, PP 94 sudah tercantum tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi bagian yang akan bisa menghentikan karir Saudara," tegasnya.

Baca Juga: Gegara Kasus Abdul Gafur Masud, Makin Banyak Direktur Perusahaan di Penajam Paser Utara Dipanggil KPK

Berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 813/Kep.076-BKD/2022 tentang PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, sebanyak 143 orang PPPK dilantik itu terdiri Ahli Pertama - Administrator Kesehatan (2 orang), Ahli Pertama–Apoteker (9 orang), Ahli Pertama – Dokter ( 1 orang), Ahli Pertama – Perawat (2 orang), Pelaksana/Terampil.

Kemudian, asisten Penata Anestesi (1 orang), Pelaksana/Terampil – Bidan (64 orang), Pelaksana/Terampil – Nutrisionis (3 orang), Pelaksana/Terampil – Perawat (58 orang), Pelaksana/Terampil - Perekam Medis (2 orang), dan Pelaksana/Terampil - Pranata Laboratorium Kesehatan (1 orang).(zainulmukhtar)


Editor : inilahkoran