Mantan Wabup Cirebon Minta Wakil Rakyat Tidak Bawa Vendor, Ketua Dewan: Buat Apa Ditanggapin

Pernyataan Gotas agar para Anggota DPRD tidak membawa vendor terkait proyek Pokir ditanggapi biasa-biasa saja.

Mantan Wabup Cirebon Minta Wakil Rakyat Tidak Bawa Vendor, Ketua Dewan: Buat Apa Ditanggapin
Ilustrasi
 
INILAH, Cirebon - Pernyataan Wakil Ketua Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kabupaten Cirebon, Tasiya Soemadi Al Gotas alias Gotas yang meminta anggota DPRD tidak membawa vendor terkait proyek Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), ditanggap biasa biasa saja.
 
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi malah menilai, pernyataan tersebut tidak perlu ditanggapi karena hanya buang-buang energi saja. Menurutnya, masih banyak persoalan besar yang harus dihadapi dewan saat ini.
 
"Ngapain juga ditanggapin, buang buang waktu saja. Kita masih melihat arah angin, saat ini masih sepoi-sepoi. Nanti liat kedepannya seperti apa," ungkap Luthfi, Kamis 17 Maret 2022.
 
 
Sementara itu, Yoga Setiawan, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, sepakat dengan pernyataan Gotas. Menurutnya, hal itu merupakan pengingat dan nasehat dari orang tua yang tujuannya positif.
 
"Kita ambil sisi positifnya, inikan untuk kebaikan semua. Tapi setahu saya tidak ada anggota DPRD yang bermain pokir. Tapi tentunya dengan beberapa catatan,"ungkapnya.
 
Menurutnya, statement Gotas tersebut bisa bias dan salah dipersepsikan oleh masyarakat. Hal itu karena menyebut anggota dewan yang melarang bawa vendor
Dia menilai, DPRD  pasti tahu posisi hak dan kewajiban sehingga tidak akan masuk keranah tekhnis.
 
 
"Kalau Gotas tahu siapa yang bermain, tunjuk hidung saja, sebut siapa orangnya. Perkataan Gotas kan sangat sensitif sekali. Apalagi saat ini hubungan eksekutif dan legislatif sangat harmonis," ungkapnya.
 
Yoga menambahkan, dirinya sangat setuju dengan keberadaan TAPPD. Hal ini karena DPRD melihat apa yang dilakukan oleh eksekutif masih belum sesuai dengan ekspektasi. Ia mencontohkan,  rendahnya serapan anggaran sehingga membuat pembangunan yang dilakukan tidak optimal.
 
 
"Kan banyak juga program-program dalam RPJMD yang belum terealisasi. Harusnya fungsi TAPPD itu, melihat kinerja SKPD, apakah kinerja terkait penyerapan anggaran benar atau tidak," tukasnya.***(maman suharman)


Editor : inilahkoran