BIKIN HEBOH... Apa yang Dibicarakan Anggota KPK dengan Bupati Cirebon di Ruang Kerjanya?

- Kamis, 31 Maret 2022 | 19:50 WIB
Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK mendatangi Pemkab Cirebon, kamis (31/3/2022). Agendanya selain melakukan koordinasi masalah Penyerahan Sarana Prasarana Utilitas (PSU) oleh pengembang perumahan, juga melakukan koordinasi optimalisasi masalah PAD dan asset daerah. (Maman Suharman)
Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK mendatangi Pemkab Cirebon, kamis (31/3/2022). Agendanya selain melakukan koordinasi masalah Penyerahan Sarana Prasarana Utilitas (PSU) oleh pengembang perumahan, juga melakukan koordinasi optimalisasi masalah PAD dan asset daerah. (Maman Suharman)
INILAHKORAN, Cirebon - Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pemkab Cirebon, kamis (31/3/2022).
 
Agendanya KPK melakukan koordinasi masalah Penyerahan Sarana Prasarana Utilitas (PSU) oleh pengembang perumahan, juga melakukan koordinasi optimalisasi masalah PAD dan aset daerah.
 
Kedatangan tim yang diketuai Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK,  Brigjen. Pol. Yudhiawan Wibisono, sempat membuat heboh sebagian besar masyarakat.
 
 
Pasalnya, sebelum kedatangan mereka, beredar kabar KPK datang untuk menggali informasi juga, terkait banyaknya dugaan korupsi yang sudah dilaporkan ke KPK.
 
Namun informasi lainnya menyebutkan, saat acara PSU, tiba-tiba saja Ketua tim dan salah satu anggota KPK meninggalkan acara. Saat itupun, Bupati Cirebon Imron ikut mendampingi dan masuk ke ruang kerja bupati.
 
Kabarnya, cukup lama mereka melakukan pembicaraan serius diruang kerja Imron. Namun, belum jelas apa yang mereka bicarakan.
 
 
"Selain melaksanakan tugas pokok KPK bidang koordinasi, juga kami melakukan koordinasi dalam hal manajemen aset. Kami sudah ingatkan semuanya dan jangan main-main. Kami minta semua bekerja sesuai dengan koridor dan aturan yang ada," kata Yudhiawan.
 
Sementara, usai acara yang selesai , Agus Priyanto, Kasatgas Korsup KPK wilayah 2 mengaku, tidak ada perlakuan dan pemantauan khusus untuk Kabupaten Cirebon. Semua wilayah, dilakukan secara sama, namun tetap melakukan intervensi pada delapan area.
 
"Tidak ada pemantauan khusus untuk salah satu daerah, tapi KPK tetap intervensi ke delapan area. Kalau tata kelola masih ada kekurangan, harus ada perbaikan. Lain halnya kalau masuk ke penindakan, ya itu urusan lain," ucapnya.
 
 
Namun dirinya menekankan, tetap saja untuk Kabupaten Cirebon, bergerak atas kasus OTT mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi. Ketika ditanya apakah nanti setelah ini akan ada penindakan, dirinya sempat mengaku tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba Agus menyeletuk, pihaknya tidak tahu kalau tiba-tiba akan ada penindakan.
 
"Apa targetnya setelah ini, ya enggak lah. Tapi kan kita semua tidak tahu apakah nanti ada penindakan, ya kita kan tidak tahu. Ini kan bukan empiris yang bisa dipertanggung jawabkan loh," ungkapnya.
 
Dirinya juga meminta, Bupati Cirebon agar berhati-hati pada delapan area yang menjadi pemantauan KPK. Jangan sampai ada masalah serius yang mengarah pada tidak pidana korupsi. Sedangkan  banyaknya Silpa disetiap OPD, bukan berarti Pemda bermasalah.
 
 
"Kalau banyak temuan BPK, itu salah satu bahan referensi kami untuk melakukan pemantauan. Kalau banyaknya silpa, kan kita harus tahu dulu kendalanya dimana. Pokoknya, saya minta Bupati untuk berhati-hati dalam segala hal, terlebih delapan area yang kita pantau," tukasnya. (maman suharman)***
 
 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Eks Teroris di Cirebon Diajarkan Budidaya Ikan

Senin, 30 Mei 2022 | 16:01 WIB
X