Tingkatkan PAD dari Sektor Perparkiran, Dishub Cirebon Segera Tertibkan Parkir Liar

Dishub Cirebon terus menggenjot PAD dari sektor parkir dan dalamwaktu dekan akan segera menertibakan parkir liar di Kabupaten Cirebon

Tingkatkan PAD dari Sektor Perparkiran, Dishub Cirebon Segera Tertibkan Parkir Liar
Dishub Cirebon terus berupaya meningkatkan PAD dari sektpr parkir. Dalam waktu dekat Dishub pun bakal menertibkan parkir liar.

INILAHKORAN, Cirebon - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir. Dalam waktu dekat, titik-titik parkir liar bakal ditertibkan.

Dishub pun mengingatkan jika parkir liar terus beroperasi, mereka tidak akan bertanggung jawab bila Tim Saber Pungli Kabupaten Cirebon turun tangan.

Menurut Kabid Prasarana Dishub Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, sesuai dengan Perda tarif parkir  kendaraan roda dua, pada angka Rp 1 ribu dan kendaraan roda serta empat pada angka Rp 2 ribu. Sementara untuk kendaraan mobil barang ditarif diangka Rp 4 ribu.

Baca Juga: Tidak Diperhatikan, Ribuan Guru PAUD Kabupaten Cirebon Keluhkan Kesejahteraan

“Kalau ada juru parkir yang tidak mau bergabung dengan Dishub, Dishub tidak akan bertanggungjawab ketika ada tim Saber Pungli melakukan penindakan,” kata Hilman, Selasa  19 April 2022.

Ia mengaku, saat ini Dishub Kabupaten Cirebon pun dituntut untuk bisa memberikan sumbangsih PAD ke Pemda. Dari 9 pasar milik Pemda, sudah ada satu pasar yang diuji cobakan pajak dan retribusi parkirnya dikelola Dishub. Yakni Pasar Pasalaran. Hasilnya, terdapat peningkatan yang signifikan. 

“Kalau dulu, hanya mampu menyumbangkan Rp 700 ribu per bulan, sekarang ketika sudah dikelola kita, mampu menyumbangkan ke kas daerah sebesar Rp 1,6 juta perbulan,” ungkapnya.

Baca Juga: Ini Pesan Imron Kepada Para Pejabat Kabupaten Cirebon yang Baru Dilantik

Artinya, lanjut Hilman, ada perbandingan ketika parkir pasar dikelola oleh Dishub. Kedepan, pihaknya akan mengupayakan untuk bisa mengelola sisa pasar milik pemda lainnya. Hanya saja, tidak bisa begitu saja. Harus ada MoU yang jelas dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin).

"Hal itu, sejalan dengan Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Parkir. Artinya semua bangunan atau gedung milik Pemda, parkirnya harus dikelola oleh pemerintah," jelasnya.

Di beberapa tempat, lanjut Hilman, seringkali yang mengelola parkirnya itu, perorangan atau individu, bahkan ada kelompok masyarakat. Hal itu, yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Padahal, harusnya bisa terserap dan masuk ke kas daerah.

Baca Juga: Bantu Perajin Tahu dan Tempe, Bulog Cirebon Subdisi 1.000 Ton Kedelai

"Untuk mensukseskannya, Dishub tidak bisa sendiri. Harus ada sinergitas dengan berbagai elemen. Termasuk diantaranya masyarakat," terangnya.

Hilman menambahkan, potensi parkir se-Kabupaten Cirebon bisa mencapai Rp 14 miliar per tahun. Untuk mencapainya, dibutuhkan regulasi. Saat ini, yang sudah tercapai, masih jauh dari potensi yang ada. Dishub pun hanya mampu menargetkan sumbangsih PAD dari sektor parkir diangka Rp 330 juta. Ada peningkatan, dari target tahun sebelumnya yang hanya di angka Rp 270 juta.

"Untuk jumlah titik parkir resmi ada 300 titik. Dengan jumlah jukir sebanyak 400 an. Itupun tadi, tidak semua pendapatannya bisa masuk ke kas darah. Karena, ada penghidupan di sana. Sementara kita belum mampu untuk menggaji mereka (maman suharman)

 


Editor : inilahkoran